Pemerintah memanaskan mesin pengamanan transportasi jelang libur panjang akhir tahun. Kementerian Perhubungan resmi mengoperasikan Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mulai 19 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 sebagai pusat kendali nasional untuk memastikan pergerakan masyarakat berjalan aman dan lancar.
Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi atau K3I, yang bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa posko menjadi tulang punggung pengelolaan transportasi nasional selama puncak mobilitas Nataru.
“Sebanyak 1.035 personel dikerahkan dan bertugas secara luring maupun daring. Mereka berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, serta mitra transportasi,” ujar Aan, Kamis (18/12/2025).
Posko terpadu ini menjadi simpul koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, BKKBN, serta seluruh unit teknis Kemenhub. Seluruh direktorat jenderal moda transportasi—darat, laut, udara, perkeretaapian—hingga Badan Kebijakan Transportasi terhubung dalam satu komando.
Dukungan operasional juga datang dari BUMN dan operator transportasi strategis, di antaranya PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT KCI, PT PLN, PT Angkasa Pura Indonesia, AirNav Indonesia, serta unsur relawan pendukung.
Aan menegaskan, pembentukan posko bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengelola lonjakan pergerakan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Fokus utama diarahkan pada keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran layanan transportasi di seluruh moda.
Sebagai dasar hukum, Kemenhub telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025–2026. Regulasi ini menjadi payung koordinasi nasional dari tingkat pusat hingga daerah.
Rangkaian persiapan juga dilakukan melalui rapat teknis dan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan Rencana Operasi Angkutan Nataru 2025–2026 yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Di lapangan, Kemenhub telah melakukan survei sarana dan prasarana seluruh moda transportasi, disertai ramp check angkutan umum guna memastikan pemenuhan standar teknis dan kelayakan operasi selama masa puncak arus perjalanan.
Untuk pengendalian lalu lintas dan penyeberangan, pemerintah juga memberlakukan Surat Keputusan Bersama antara Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, dan Ditjen Bina Marga terkait pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada periode arus mudik dan balik Nataru 2025–2026.
Melalui pengoperasian Posko Pusat Angkutan Nataru ini, Kemenhub menargetkan respons lapangan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih solid, dan pelayanan transportasi nasional yang terintegrasi selama libur Natal dan Tahun Baru.
#BreakingNews
#PoskoNataru
#Kemenhub
#TransportasiAman
#Natal2025
#TahunBaru2026
#AngkutanNataru
#MudikAkhirTahun
