Jakarta mendadak riuh. Wacana pengiriman prajurit Indonesia ke Gaza membuka kembali satu pertanyaan besar: seberapa jelas mandat PBB dan seberapa aman pasukan yang akan dikirim ke salah satu wilayah paling berbahaya di dunia?
Organisasi independen Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menegaskan bahwa mandat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) harus menjabarkan secara rinci tugas, wewenang, serta batasan operasi pasukan perdamaian yang akan ditempatkan di Jalur Gaza.
Dalam taklimat media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025), Pendiri FPCI Dino Patti Djalal memperingatkan bahwa operasi tanpa mandat yang jelas berpotensi menyeret negara pengirim ke situasi rumit.
“Sebelum kita ke sana, mandat PBB harus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kita. Apa saja aturan keterlibatan yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkonflik,” ujar mantan Wamenlu tersebut.
Dino mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat beberapa kasus ketika negara asing memasuki zona konflik namun kemudian terseret dalam konflik lokal karena aturan keterlibatan (rules of engagement) yang tidak tegas.
Arab Tak Ikut Serta, Indonesia Harus Lebih Waspada
Menurut Dino, alasan banyak negara Arab enggan mengirim pasukan ke Gaza bukan sekadar politik, tetapi karena situasi keamanan Gaza yang sangat tidak stabil. Indonesia, katanya, harus memastikan setiap prajurit yang dikirim memiliki perlindungan dan kejelasan mandat.
“Indonesia perlu memastikan aturan keterlibatan dan ketentuan misi agar pasukan kita tidak berakhir dalam situasi yang rumit.”
Seleksi Prajurit Masih Berjalan
Sementara itu, Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa proses seleksi prajurit untuk misi Gaza masih berlangsung di tiap matra TNI.
“Untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan PBB dan keputusan politik Pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Tahapan seleksi mencakup pengalaman prajurit dalam misi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hingga kini, Mabes TNI belum menerima daftar final nama prajurit terpilih.
“Belum ada daftar nama yang diterima Mabes TNI. Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri,” kata Freddy.
DK PBB Bentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF)
Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori AS untuk membentuk International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilisasi internasional yang akan bertugas di Gaza selama dua tahun.
ISF memiliki sejumlah mandat strategis, antara lain:
mengamankan perbatasan Gaza
melindungi warga sipil
menyalurkan bantuan kemanusiaan
melatih kembali kepolisian Palestina
mengawasi pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya
Sebanyak 13 negara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China abstain.
Indonesia Menyambut Baik Resolusi PBB
Sehari setelah resolusi diadopsi, Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik keputusan tersebut. Jakarta menyerukan semua pihak untuk mendukung upaya perdamaian dan penghentian konflik yang berkepanjangan.
Dengan seleksi prajurit yang masih berjalan dan mandat PBB yang masih dinantikan kejelasannya, langkah Indonesia menuju Gaza kini menunggu satu hal: jaminan keamanan dan mandat yang tegas.
#Gaza #IndonesiaUntukGaza #PasukanPerdamaian #PBB #ISF #FPCI #DinoPattiDjalal #TNI #MisiKemanusiaan #BeritaInternasional #Jakarta #KonflikGaza #UpdateGaza
