Pemerintah bergerak cepat setelah laporan mengenai masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, mencuat ke publik. Pada Minggu (23/11/2025), Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sejak menit pertama laporan diterima, pemerintah langsung mengaktifkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penindakan dilakukan cepat, terarah, dan tanpa celah.
Begitu menerima informasi awal, Amran langsung menghubungi Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan seluruh unsur daerah bergerak serempak. Dalam hitungan jam, koordinasi meluas ke Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi menunjukkan satu fakta kunci: tidak ada izin impor beras yang diterbitkan pemerintah pusat.
“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” tegas Mentan Amran.
Aparat kemudian bergerak cepat menyegel seluruh 250 ton beras ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi. Tindakan ini, kata Amran, sekaligus menegakkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada titik terbaik dalam sejarah.
STOK NASIONAL TERKUAT, TAK ADA ALASAN UNTUK IMPOR
Mentan Amran menjelaskan bahwa kondisi pangan Indonesia dalam keadaan sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton, salah satu angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara stok beras pemerintah di Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah lembaga itu berdiri.
Di tingkat daerah, Aceh juga tercatat berada pada posisi sangat kuat. Neraca pangan menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton, dengan kebutuhan hanya 667,7 ribu ton, sehingga menghasilkan surplus 871,4 ribu ton. Bahkan Sabang, yang memiliki lahan terbatas, tetap mencatat surplus 970 ton.
Dengan situasi tersebut, Mentan Amran menilai tindakan memasukkan beras ilegal tidak mungkin didasarkan pada kebutuhan. “Aceh surplus, Sabang surplus, nasional surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap memasukkan beras ilegal, ini jelas bukan persoalan stok. Ini pelanggaran,” ujarnya.
ADA KEJANGGALAN: IZIN DITOLAK, TAPI SURAT NEGARA ASAL TERBIT LEBIH DULU
Mentan Amran juga memaparkan temuan penting yang menguatkan dugaan adanya manuver tidak sah. Dalam risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025, permohonan impor secara resmi telah ditolak. Namun ironisnya, izin dari negara asal (Thailand) sudah lebih dulu terbit.
Indikasi tersebut menunjukkan adanya upaya yang tidak mengikuti prosedur resmi, dan pemerintah memastikan akan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. “Ini jelas tindakan yang disengaja. Negara tidak boleh dikelabui,” kata Amran.
PENELUSURAN DIPERLUAS — TERMASUK POTENSI JARINGAN DI BATAM
Pemerintah kini tengah memperluas penyelidikan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa di wilayah lain. Batam disebut sebagai salah satu titik yang akan mendapat perhatian khusus. Seluruh pihak yang terkait, mulai dari perusahaan pengirim hingga penerima, akan diperiksa secara menyeluruh.
“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” tegas Mentan Amran.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh masuk ke pasar domestik.
#BerasIlegal #Sabang #AcehSurplus #AndiAmranSulaiman #Bapanas #PanganNasional #ImporBeras #PrabowoSubianto #Bulog #BreakingNews #IndonesiaSwasembada
