Angin sore di Banjarbaru berembus tenang, namun suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan justru bergerak ke arah yang lebih tegas dan bergelora. Di hadapan para aparatur, Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menyampaikan seruan yang tak lagi bisa ditawar: integritas adalah garis pertahanan terakhir pemerintah, dan setiap ASN wajib menjaganya.
Pada Senin (17/11/2025), Fydayeen berdiri sebagai suara yang mengingatkan, sekaligus memperkuat benteng moral Pemprov Kalsel. Ia menegaskan bahwa pengendalian gratifikasi bukan hanya urusan kepatuhan pada aturan, melainkan cermin dari niat tulus seorang abdi negara dalam memberikan pelayanan tanpa pamrih.
“Integritas adalah harga mati. Menolak gratifikasi berarti kita menjaga diri dari godaan yang bisa menodai profesionalitas,” tegasnya—kalimat yang memantul kuat di ruang pertemuan.
Ia menjelaskan, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, sekecil apa pun bentuknya, adalah pintu masuk bagi kerusakan tata kelola. ASN diminta memahami batas, menjaga jarak dari pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak ragu menolak dengan tegas. Bila tak memungkinkan menolak, laporan harus masuk ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat sepuluh hari kerja.
UPG—yang berada dalam kendali Inspektorat Daerah—menjadi ruang aman bagi ASN untuk berkonsultasi dan melaporkan gratifikasi tanpa rasa takut. “Tolak jika bisa, laporkan jika tak bisa menghindar,” ujar Fydayeen, menggarisbawahi bahwa kejujuran dan ketepatan laporan merupakan bentuk pengabdian yang sesungguhnya.
Instruksi itu juga menyasar perilaku sehari-hari ASN: menjaga fasilitas dinas, tidak menyalahgunakannya, dan menjadi teladan integritas, terutama bagi pejabat struktural yang berada di garis terdepan pelayanan publik.
Seruan ini bukan sekadar himbauan rutin. Ia adalah bagian dari upaya besar Pemprov Kalsel memperkuat sistem pengendalian internal, membangun kultur birokrasi yang bersih, dan menutup celah korupsi dari hulunya. Sosialisasi, pengawasan, hingga pembinaan berkelanjutan akan terus digencarkan.
Fydayeen menutup dengan tekad yang mengikat seluruh jajaran pemerintah daerah:
“Ini ikhtiar bersama. Kita ingin pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya—bukan demi penghargaan, tetapi demi masyarakat yang layak mendapatkan pelayanan terbaik.”
Dengan langkah tegas ini, Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya: aparatur berintegritas adalah pondasi utama bagi masa depan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
#KalselBebasKorupsi #AntiGratifikasi #PemprovKalsel #InspektoratKalsel #AkhmadFydayeen #IntegritasASN #PemerintahanBersih #Banjarbaru #BeritaKalsel #GoodGovernance
