Deru langkah Bahlil Lahadalia menggema di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta. Siang itu, Selasa (11/11/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu datang bukan sekadar membawa laporan angka, tapi juga rencana besar: memastikan listrik menerangi lebih banyak desa di Indonesia sebelum tahun berganti.
“Sekitar Rp4,35 triliun menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis,” ujar Bahlil dengan nada tegas, dalam rapat yang dihadiri para anggota parlemen dan jajaran kementerian.
Pernyataan itu bukan basa-basi. Uang sebesar itu — tambahan dari anggaran Kementerian ESDM yang kini mencapai Rp14,1 triliun — adalah amunisi baru untuk mempercepat realisasi program strategis nasional. Di antara yang paling disorot adalah program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL), yang selama ini jadi tumpuan harapan jutaan warga di pelosok negeri agar rumah mereka tak lagi bergelap di malam hari.
Awalnya, Kementerian ESDM hanya mengantongi anggaran sekitar Rp8,3 triliun. Namun karena efisiensi, jumlah itu sempat terpangkas menjadi Rp7,8 triliun. Baru pada Agustus, setelah ada penyesuaian kebijakan, anggaran tambahan mengalir hingga total pagu mencapai Rp14,1 triliun. “Karena tambahan itu baru muncul di bulan Agustus, tender baru bisa dilakukan pada September–Oktober. Maka penyerapannya baru sekitar 2,48 persen di bulan November,” kata Bahlil, menjelaskan.
Meski begitu, Bahlil optimistis. Ia menunjuk PT PLN (Persero) untuk mengeksekusi percepatan penyerapan dana jumbo tersebut. Menurutnya, PLN sudah punya jaringan, sistem, dan infrastruktur yang kuat untuk bekerja cepat. “Kami yakin PLN mampu. Di prognosa kami, realisasi bisa tembus 92 persen pada Desember nanti,” ujarnya penuh keyakinan.
Data yang ia paparkan di ruang rapat menunjukkan pergerakan anggaran yang perlahan tapi pasti. Hingga 10 November 2025, realisasi Kementerian ESDM baru mencapai 31,12 persen dari total pagu. Tapi jika dihitung dari pagu awal, realisasinya sudah menembus 62,86 persen — angka yang menunjukkan bahwa percepatan sedang berjalan, meski banyak tantangan di lapangan.
Bahlil kemudian merinci sebaran anggaran di setiap unit kerja. Sekretariat Jenderal mencatat realisasi 68,95 persen dari Rp646,4 miliar; Inspektorat Jenderal 67,81 persen dari Rp128,1 miliar; dan Direktorat Jenderal Migas 33,84 persen dari Rp5,36 triliun.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan — yang memegang peran kunci dalam program listrik desa — baru menyerap 3,21 persen dari pagu Rp4,35 triliun. Namun, justru di situlah fokus Bahlil kini tertuju. Dana inilah yang akan dialirkan ke PLN untuk memperluas jangkauan listrik ke desa-desa terpencil dan memberikan sambungan listrik gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Sementara itu, unit lain seperti Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat realisasi 61,16 persen; Setjen Dewan Energi Nasional 75,88 persen; Badan Pengembangan SDM ESDM 80,97 persen; dan Badan Geologi 33,63 persen. Adapun BPH Migas sudah mencapai 77,06 persen, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 52,49 persen, serta BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh) menjadi yang tertinggi dengan 81,36 persen.
Bahlil sadar, waktu yang tersisa di tahun anggaran 2025 tinggal hitungan minggu. Tapi baginya, mempercepat penyambungan listrik di desa bukan semata soal angka serapan, melainkan soal pemerataan energi dan rasa keadilan. “Bicara listrik itu bukan hanya proyek. Ini soal hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setara,” ucapnya.
Ia menegaskan, tambahan anggaran ini akan menjadi katalis besar untuk memperluas akses energi nasional — terutama di daerah yang selama ini tertinggal dari arus pembangunan.
Jika rencana ini berjalan sesuai target, maka Desember nanti bukan hanya laporan keuangan ESDM yang tampak rapi di kertas, tetapi juga ribuan rumah di pelosok Indonesia yang mulai berpendar di malam hari — simbol dari janji pemerintah untuk menerangi negeri hingga ke ujung desa.
#BahlilLahadalia #PLN #KementerianESDM #ListrikDesa #EnergiNasional #PemerataanEnergi #EkonomiIndonesia #BeritaTerkini
