Di tengah hiruk-pikuk perdebatan tentang layak tidaknya Presiden ke-2 RI Soeharto menyandang gelar Pahlawan Nasional, suara Jusuf Kalla meluncur tenang—seperti angin sore yang menyejukkan panas Senayan.
“Kalau sudah diberi oleh presiden, ya sudah, harus diterima,” ujarnya datar namun tegas di kompleks Parlemen, Senin (10/11/2025).
Ucapan singkat itu seolah menutup tirai panjang kontroversi yang sempat membelah ruang opini publik. Seperti biasa, JK memilih berada di tengah arus—tidak menenggelamkan, tapi juga tidak menyanjung berlebihan.
Pria yang pernah menjadi Wakil Presiden di dua rezim berbeda itu sadar, sejarah bukan sekadar daftar jasa, tapi juga daftar kekurangan setiap pemimpin. “Semua punya kekurangan, termasuk Pak Harto,” katanya, menegaskan bahwa tak ada pemimpin yang sempurna, bahkan dalam sejarah bangsa yang kerap menuntut kesempurnaan.
Bagi JK, gelar yang telah disahkan presiden adalah keputusan negara. Dan dalam pandangannya, yang perlu dilakukan kini bukan memperdebatkan masa lalu, melainkan menimbang seberapa besar jasa yang pernah diberikan Soeharto kepada republik ini.
“Beliau punya banyak jasa, membawa negeri ini lebih baik,” tambahnya, lirih tapi jelas terdengar.
Soeharto memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade. Di bawah rezim Orde Baru, negeri ini pernah tumbuh stabil, tapi juga dibayangi pembungkaman dan ketimpangan. Kini, ketika gelar Pahlawan Nasional disematkan, warisan itu kembali dibuka—antara hormat dan luka, antara nostalgia dan kritik.
Namun, JK tampaknya ingin publik belajar berdamai dengan sejarah. Sebab bagi bangsa yang besar, kata orang tua Bugis ini, menghormati jasa bukan berarti melupakan kesalahan. “Yang penting, kita bisa menilai secara adil,” pesannya sebelum meninggalkan kerumunan wartawan.
Di bawah langit Senayan sore itu, kalimat JK terasa seperti penutup yang menenangkan: bahwa perdebatan boleh panas, tapi penghormatan harus tetap dingin dan berakal.
#JusufKalla #Soeharto #PahlawanNasional #PrabowoSubianto #OrdeBaru #BeritaNasional #PolitikIndonesia
