Satu dekade baru dalam kalender sejarah Indonesia baru saja ditandai. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa yang jasa-jasanya dianggap telah mewarnai kanvas perjalanan Republik.
Keputusan prestisius ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, usai upacara penganugerahan yang sakral. “Presiden telah menetapkan sepuluh Pahlawan Nasional,” ujar Fadli Zon, menyebutkan nama-nama yang segera menjadi perbincangan hangat, sekaligus penegasan atas utang sejarah yang harus dibayar lunas oleh negara.
Sepuluh tokoh dari beragam latar belakang, mulai dari ulama besar, intelektual, aktivis, hingga pemimpin militer, resmi mendapat penghormatan tertinggi dari negara.
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)Presiden RI ke-4, Tokoh Pluralisme
2. Jenderal H. M. Soeharto Presiden RI ke-2, Komandan Operasi Militer
3. MarsinahAktivis Buruh dan Pejuang Keadilan
4. Mochtar Kusumaatmadja Diplomat, Tokoh Hukum Laut Internasional
5. Syaikhona Kholil Bangkalan Ulama Besar, Guru Para Pendiri NU
6. Sultan ke-16 Dompu Tokoh Kerajaan dari Nusa Tenggara Barat
7. Sultan Tidore ke-37 Tokoh Kerajaan dari Maluku Utara
8. Tuan Saragih Tokoh Pejuang dari Sumatera Utara 9.Rahmah El Yunusiyyah Tokoh Pendidikan Perempuan dari Sumatera Barat
10. Sarwo Edhie Wibowo Tokoh Militer dan Pejuang Kemerdekaan
Fadli Zon menjelaskan bahwa proses penetapan ini bukanlah keputusan sepihak. Ia adalah hasil dari proses panjang dan berjenjang yang mengikuti algoritma birokrasi yang ketat.
Pengusulan Awal: Dimulai dari tingkat kabupaten dan kota.
Kajian Daerah: Dinilai oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang melibatkan akademisi, tokoh agama, dan gubernur.
Seleksi Pusat: Diajukan ke TP2GP di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI.
“Total ada 49 nama yang diajukan. Dewan Gelar kemudian menyeleksi 24 nama yang dianggap prioritas, dan akhirnya Presiden menetapkan 10 nama,” jelasnya.
Proses ini, ditegaskan oleh Menbud, dilakukan secara “ketat, transparan, dan ilmiah,” dengan dilengkapi seminar, penelitian, dan dokumentasi akademik.
Sorotan publik tak pelak tertuju pada penetapan Jenderal H. M. Soeharto sebagai salah satu Pahlawan Nasional. Isu ini, yang selalu menjadi perdebatan sengit dalam kancah politik dan sejarah, dijawab tegas oleh Fadli Zon.
Keputusan tersebut, ujarnya, diambil setelah kajian mendalam terhadap peran sejarah dan kontribusi nyata Pak Harto.
“Fakta sejarah menunjukkan kiprah Pak Harto dalam berbagai pertempuran, seperti Serangan Umum 1 Maret, pertempuran Ambarawa, pertempuran lima hari di Semarang, dan peran beliau sebagai Komandan Operasi Mandala,” terangnya, menunjuk pada jasa militer dan perjuangan kemerdekaan.
Kontribusi dalam pembangunan nasional, seperti upaya pengentasan kemiskinan, juga menjadi pertimbangan.
Menbud Fadli Zon, senada dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menutup konferensi pers dengan sebuah pesan penting: bangsa Indonesia harus memandang sejarah secara utuh dan objektif.
“Kita perlu belajar melihat sejarah dengan bijak. Setiap masa memiliki tokoh dan kontribusinya masing-masing,” ujar Saifullah Yusuf.
Penganugerahan ini adalah bentuk penghormatan negara, sekaligus pengingat bahwa dedikasi dan ketulusan para pendahulu patut diteladani, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap tokoh.
Upacara di Istana Negara, malam itu, bukan hanya tentang gelar, melainkan tentang refleksi nasional untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, menghargai jasa para pengorban yang telah mengorbankan segalanya demi kejayaan Indonesia.
#PahlawanNasional2025 #HariPahlawan #GusDur #Soeharto #Marsinah #IstanaNegara #SejarahIndonesia #PenganugerahanGelar
