Di tengah sorotan publik terhadap masa depan dunia jurnalistik, suasana Gedung Monumen Pers Indonesia di Surakarta, Sabtu siang (4/10), terasa berbeda. Para wartawan senior, tokoh pers, dan pejabat pemerintah berkumpul bukan sekadar untuk seremonial, melainkan menandai babak baru sejarah pers Indonesia: lahirnya kembali Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang satu.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, berdiri di podium dengan nada tegas tapi hangat. Mantan jurnalis itu berbicara bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai “anak kandung pers” yang memahami betul denyut ruang redaksi.
“Pengukuhan ini bukan hanya soal kepengurusan baru, tapi soal menegaskan kembali makna pers sebagai cahaya kebenaran dan perekat bangsa,” katanya.
Cahaya dari Surakarta
Bagi Meutya, penyatuan kembali PWI yang sempat terbelah bukan hal sepele. Di balik layar, ada pertemuan panjang, perdebatan hangat, dan niat tulus untuk merajut kembali yang sempat robek.
Ia mengaku masih ingat betul pertemuan pertama dengan para wartawan senior di awal masa jabatannya.
“Saya gugup. Mereka datang bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencari jalan keluar agar PWI bisa kembali satu,” kenangnya.
Menurutnya, langkah itu penting agar pers tidak kehilangan jati diri di tengah arus disinformasi dan tekanan kepentingan politik. “Pemerintah memilih tidak ikut campur. Kami sengaja menjaga jarak agar pers tetap independen,” ujarnya.
Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Di antara hadirin, tampak wajah-wajah yang lega. Setelah sekian lama dunia pers diliputi dualisme, kini satu tonggak baru berdiri: PWI Persatuan.
Persatuan Sebagai Nafas
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara, menyebut pengukuhan ini sebagai “titik balik martabat pers nasional.”
“Tanpa persatuan, PWI lumpuh. Dengan persatuan, kita hidup kembali,” katanya singkat, tapi menggugah.
Munir menjelaskan, kepengurusan baru PWI periode 2025–2030 disusun lewat seleksi ketat. Harapannya, formasi baru ini mampu menjalankan misi besar: membangun pers yang merdeka, profesional, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
“Ini bukan sekadar struktur organisasi, tapi semangat kebangkitan. Kami ingin PWI kembali jadi kompas moral bangsa,” tambahnya.
Tanpa Intervensi, Dengan Harapan
Langkah pemerintah untuk menahan diri dianggap sebagai keputusan berani. Dalam situasi politik yang seringkali menggoda untuk mengintervensi media, keputusan “tidak ikut campur” menjadi bukti kepercayaan terhadap kematangan dunia pers.
“Pemerintah berdiri bersama pers yang independen, profesional, dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” ucap Meutya, menutup sambutan.
Seremoni Bernilai Sejarah
Acara yang digelar di Monumen Pers Nasional, tempat lahirnya sejarah jurnalistik Indonesia, terasa simbolik. Di sana, 134 pengurus baru PWI dilantik langsung oleh Akhmad Munir.
Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan sejumlah pejabat Polri serta Forkopimda.
Di antara deretan tamu, tampak pula para Ketua PWI Provinsi dari seluruh Indonesia—mereka yang selama ini bekerja dalam senyap, di daerah-daerah, menjaga roh jurnalisme dari pinggiran.
Cahaya Kebenaran di Ujung Pena
Di luar gedung, sinar sore Surakarta menembus kaca jendela besar Monumen Pers. Seolah menjadi metafora kecil dari apa yang diucapkan Meutya: “Pers adalah cahaya kebenaran.”
Dan pada hari itu, di bawah langit Solo yang cerah, cahaya itu kembali menyala.
#PWI #PersatuanWartawan #MeutyaHafid #AkhmadMunir #PersIndonesia #Demokrasi #Surakarta
