Pemerintah menancapkan target ambisius: membangun dan merenovasi tiga juta rumah dalam lima tahun. Program ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan strategi besar menutup jurang backlog perumahan yang masih menganga.
Kepala BP3KP Sumatera III, Yenni Sofyan Mora, menyebut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 sebagai alarm keras: 9,9 juta rumah tangga belum punya rumah, sementara 26,9 juta lainnya bertahan di rumah tak layak huni. “Angka ini jadi bahan bakar bagi percepatan. Karpet merah untuk rakyat harus benar-benar digelar,” ujar Yenni di Pekanbaru, Kamis (25/9).
Karpet merah yang dimaksud pemerintah adalah serangkaian insentif. Dari pembebasan BPHTB, PPN ditanggung pemerintah hingga 100 persen untuk rumah di bawah Rp2 miliar, gratis biaya perizinan, sampai janji penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya sepuluh hari kerja. Semua dibuat agar biaya tambahan yang selama ini mencekik pembeli rumah bisa dihapuskan.
Presiden Prabowo Subianto telah memasukkan program ini ke dalam RPJMN 2025–2029. Rinciannya: sejuta rumah perkotaan, sejuta rumah perdesaan, dan sejuta rumah pesisir. “Bukan sekadar pembangunan fisik, tapi kepastian perlindungan negara kepada rakyat,” kata Yenni.
Pemerintah tak bisa jalan sendiri. Program 3 Juta Rumah dirancang sebagai kerja kolektif: ada pengembang, perbankan, APBD, Dana Desa, CSR swasta, organisasi masyarakat, hingga gotong royong warga. Bahkan Bank Indonesia ikut masuk lewat perluasan pembiayaan rumah subsidi dan komersial.
Yenni menekankan bahwa penyediaan hunian layak menyangkut lebih dari sekadar dinding dan atap. Ia bicara tentang kualitas hidup, pijakan bagi keluarga untuk tumbuh, dan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Di balik jargon “karpet merah”, terselip janji politik besar: membuat impian rakyat kecil memiliki rumah tak lagi sekadar mimpi panjang. Kini pertanyaan utamanya—apakah janji itu akan benar-benar menempel di tanah, atau hanya berhenti di atas kertas?
