Palu akhirnya diketok. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi undang-undang. Keputusan itu menjadikan dokumen fiskal senilai Rp3.842,7 triliun ini sebagai peta jalan ekonomi pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Persetujuan bulat datang dari seluruh fraksi di Senayan, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengetukkan palu setelah mendengar laporan Ketua Badan Anggaran Said Abdullah yang menyebut tak satu pun fraksi menolak. “Dengan ini RUU APBN 2026 resmi menjadi undang-undang,” ujarnya dalam sidang paripurna ke-5 masa persidangan pertama tahun sidang 2025–2026.
Mesin Ekonomi Pemerintahan Baru
Bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, APBN 2026 bukan sekadar angka-angka. Ia menyebutnya sebagai “mesin percepatan ekonomi” untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah, kata dia, mendesain kebijakan fiskal ini untuk memperkuat sektor riil, menjaga daya beli rakyat, dan membuka jalan bagi terciptanya kesejahteraan yang merata.
“APBN ini bukan hanya soal belanja dan penerimaan. Ini soal arah baru pembangunan Indonesia—kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan ekonomi yang lebih tangguh menghadapi guncangan global,” ucap Purbaya.
Strategi besar itu dibangun di atas konsep yang disebutnya “Sumitronomics” — sinergi kebijakan fiskal, keuangan, dan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan di atas 6 persen dalam waktu dekat, bahkan menuju 8 persen dalam jangka menengah. Pemerintah menyiapkan langkah konkret, mulai dari penempatan kas Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk memperluas kredit, hingga reformasi perizinan investasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
Delapan Prioritas, Triliunan Rupiah
APBN 2026 diarahkan untuk mengeksekusi delapan prioritas pembangunan nasional:
* Ketahanan pangan, anggaran Rp164,7 triliun
* Ketahanan energi, Rp402,4 triliun
* Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rp335 triliun
* Pendidikan berkualitas, Rp769,1 triliun
* Kesehatan masyarakat, Rp244 triliun
* Perlindungan sosial, Rp508,2 triliun
* Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
* Pertahanan semesta serta ekspansi perdagangan global
Fokus ini menegaskan arah kebijakan ekonomi Prabowo yang menempatkan pangan, energi, dan manusia sebagai fondasi kedaulatan negara. MBG menjadi program unggulan yang diharapkan tak hanya mengatasi masalah gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan rantai pasok pertanian dan industri makanan dalam negeri.
Target Ambisius dan Defisit yang “Sehat”
Dalam rancangan fiskal yang disahkan, pendapatan negara dipatok Rp3.153,6 triliun, dengan defisit sebesar 2,68 persen PDB. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, mengendalikan inflasi di 2,5 persen, menjaga suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan mematok kurs rupiah sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Purbaya meminta publik tak khawatir terhadap defisit yang sedikit melebar. Menurutnya, ruang fiskal tetap aman selama berada di kisaran 2–3 persen. “Tidak perlu takut. Kita tetap berhati-hati. Defisit ini justru dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kementerian Keuangan optimistis belanja besar negara akan menghasilkan efek pengganda yang nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan daya beli, terbukanya lapangan kerja, hingga perbaikan kualitas hidup.
“APBN 2026 adalah fondasi bagi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tegas Purbaya. “Inilah saatnya menggerakkan seluruh potensi negeri ini untuk tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mandiri.”
