Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengawali rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), dengan membahas pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengusulkan anggaran senilai Rp52,016 triliun.
“Kami mohon berkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan 2026,” ujar Menkeu Purbaya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.
Usulan tersebut sedikit berbeda dengan angka yang disampaikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, pada 14 Juli 2025. Saat itu, pagu anggaran Kemenkeu diusulkan sebesar Rp52,017 triliun, atau selisih sekitar Rp1,1 miliar.
Menurut Purbaya, alokasi anggaran ini diperlukan untuk mendukung peran strategis Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami percaya alokasi ini penting bagi pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, dari total usulan tersebut, Rp10,37 triliun dialokasikan untuk tujuh Badan Layanan Umum (BLU). Tanpa BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu diusulkan sebesar Rp41,64 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu 2026 dialokasikan ke dalam lima program utama, yaitu:
* Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi.
* Pengelolaan penerimaan negara.
* Pengelolaan belanja negara.
* Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko.
* Dukungan manajemen.
“Usulan ini sudah sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada Juli 2025,” terang Suahasil.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan Purbaya. Ia menilai rekam jejak Purbaya saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi dasar keyakinan bahwa Menkeu baru mampu menjaga kepercayaan pasar.
“Prestasi Bapak di LPS itu kan dengan tingkat bunga penjaminan saja bisa membangun confidence pasar,” ujar Misbakhun. Ia menekankan, dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar, ekspektasi DPR terhadap Purbaya semakin tinggi.
“Harapan kita ini banyak ke Bapak Purbaya,” pungkas Misbakhun.
