Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merespons gelombang aspirasi publik yang disuarakan dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”. Melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, lembaga legislatif menghasilkan enam poin keputusan yang diumumkan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dalam rapat pada Kamis (4/9/2025). “Hari ini kami menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR RI,” ujarnya.
Adapun enam keputusan DPR RI yang dibacakan Dasco adalah:
1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
2. Memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali dalam rangka undangan kenegaraan.
3. Memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi menyeluruh, mencakup biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
4. Menghentikan hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya.
5. Meningkatkan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mahkamah partai terkait penonaktifan anggota DPR.
6. Memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi serta kebijakan DPR.
Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Respons Publik Masih Menunggu Tindak Lanjut
Enam butir keputusan tersebut dinilai sebagai jawaban awal atas “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menyoroti isu penegakan hukum dan HAM, transparansi anggaran, penghentian kekerasan aparat, hingga reformasi DPR dan partai politik.
Beberapa tuntutan publik yang masih menunggu tindak lanjut antara lain:
1. Pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.
2. Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
3. Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
4. Transparansi penuh anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
5. Reformasi mendalam DPR, partai politik, hingga sektor perpajakan.
Koalisi masyarakat sipil menilai keputusan DPR baru sebatas sinyal awal. “Keputusan ini menunjukkan ada respons, tetapi publik menunggu keberlanjutan atas tuntutan yang lebih luas, seperti investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK,” ujar salah satu perwakilan koalisi.
Dengan keputusan tersebut, DPR menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil. Namun, publik menekankan pentingnya konsistensi agar keputusan ini tidak berhenti sebagai simbol tanpa realisasi nyata.
