Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan kuota impor yang sama dengan tahun 2024 bahkan ditambah 10 persen pada tahun 2025.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/9/2025). “Gak ada (kelangkaan). Kuota impor BBM untuk swasta tetap diberikan 100 persen seperti tahun 2024, ditambah 10 persen di 2025. Jadi, lebih banyak dari target tahun sebelumnya,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, beberapa perusahaan swasta meminta tambahan kuota impor BBM. Namun pemerintah menilai pasokan nasional masih mencukupi sehingga tidak ada alasan terjadi kelangkaan. “Kalau minta tambahan, bisa dilakukan kerja sama business-to-business dengan Pertamina. Cadangan nasional masih ada,” tegasnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa penegasan ini bukan kali pertama ia sampaikan. Pada Selasa (27/8/2025) lalu, ia sudah menjawab hal serupa saat muncul kabar kelangkaan BBM. “Kuota 2024 itu 100 persen, tahun ini malah ada tambahan 10 persen,” ujarnya.
Meski demikian, sejak pekan lalu sejumlah SPBU swasta di Jakarta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR diketahui tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk waktu yang belum ditentukan. Kondisi tersebut memicu anggapan adanya kelangkaan pasokan.
Bahlil memastikan, pemerintah terus memantau ketersediaan energi dan berkoordinasi dengan badan usaha agar distribusi BBM ke masyarakat tetap lancar.
