Presiden RI Prabowo Subianto menunda rencana kunjungan kenegaraan ke Tiongkok yang sedianya dijadwalkan akhir Agustus 2025. Penundaan tersebut disampaikan pihak Istana pada Rabu (20/8/2025) dengan alasan penyesuaian agenda bilateral. Kunjungan ini sebelumnya diproyeksikan membahas kerja sama perdagangan, investasi, dan pertahanan antara Jakarta dan Beijing.
Meskipun demikian, Istana menegaskan hubungan diplomatik kedua negara tetap solid. Pemerintah menyatakan komunikasi dengan otoritas Tiongkok berjalan baik dan jadwal kunjungan akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. “Tidak ada masalah dalam hubungan kedua negara, penundaan semata karena penyesuaian waktu,” ujar pejabat pemerintah di Jakarta.
Di sisi lain, dinamika politik dalam negeri menghangat menjelang aksi demonstrasi masyarakat yang direncanakan pada Senin, 25 Agustus 2025. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan lembaga legislatif siap menampung aspirasi masyarakat yang hendak menyuarakan pendapatnya.
“Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (21/8/2025).
Puan menjelaskan DPR memiliki badan khusus yang berfungsi menyalurkan keberatan, keluhan, maupun masukan publik. Ia menegaskan wadah ini dapat menjadi ruang dialog demokratis antara rakyat dan wakilnya. “Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Lebih jauh, DPR berkomitmen menjaga transparansi dan keterbukaan. “Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara terbuka,” tegas Puan.
Dengan dua isu yang mengemuka ini, pemerintah pusat berharap proses penyampaian aspirasi di dalam negeri berlangsung tertib, damai, dan berlandaskan semangat kebersamaan, sementara agenda diplomatik luar negeri tetap berjalan meski mengalami penyesuaian waktu.
