Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut memiliki rumah subsidi lewat skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terbukti lebih murah daripada mengontrak. Hal ini diungkapkan seusai menyerahkan kunci rumah subsidi kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah melakukan akad kredit, Kamis (7/8/2025), di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog langsung dengan penerima manfaat program KPR FLPP. Dari hasil perbincangan, ia menemukan bahwa cicilan rumah subsidi yang hanya sekitar Rp1,7 juta per bulan ternyata lebih ringan dibanding biaya sewa rumah yang berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.
“Memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah dibanding menyewa. Ini bukan wacana, tapi nyata dirasakan para penerima,” tegas Maruarar.
Dari total kuota 2.000 unit rumah subsidi yang disediakan bagi pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 orang telah mendaftar, dan 50 orang di antaranya sudah menyelesaikan akad kredit. Menurut Maruarar, kerja sama antara Kementerian PKP dan Kemendagri merupakan bentuk konkret penyediaan ‘karpet merah’ bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
Ia juga memuji kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang dinilai berhasil mempercepat proses perolehan rumah, seperti penyederhanaan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hanya 10 hari, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kolaborasi ini tidak akan berjalan tanpa pengawasan dan keberpihakan kuat dari Kemendagri. Ini bentuk nyata dari kebijakan pro rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik sinergi yang terbangun. Ia bahkan memerintahkan jajaran Pimpinan Eselon I untuk segera mendata seluruh ASN Kemendagri yang belum memiliki rumah, agar dapat memanfaatkan fasilitas KPR FLPP.
“Banyak ASN kita yang belum punya rumah. Ini saatnya mereka dibantu melalui skema pembiayaan yang sangat terjangkau. Dan Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Kementerian PKP sudah on the track dalam menjalankan program ini,” ujar Tito.
Program KPR FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menanggung subsidi bunga dan biaya lainnya agar masyarakat hanya membayar cicilan ringan dengan tenor panjang.
