Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menulis sejarah, khususnya peristiwa besar dan penuh luka seperti kerusuhan 13–14 Mei 1998. Pernyataan ini disampaikan Fadli untuk merespons perdebatan panjang mengenai istilah “perkosaan massal” yang kerap melekat pada tragedi tersebut.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Fadli menekankan bahwa penulisan sejarah nasional harus didasarkan pada fakta terverifikasi, bukan sekadar opini atau narasi emosional yang belum memiliki dukungan bukti hukum maupun kajian akademik mendalam.
“Berbagai tindak kekerasan memang terjadi saat itu, termasuk kekerasan seksual. Namun istilah ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data faktualnya tidak pernah konklusif,” ujar Fadli.
Ia merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pasca-kerusuhan. Laporan tersebut mencatat adanya kekerasan seksual, tetapi tidak menemukan pola terorganisir dan sistematis yang secara hukum internasional dapat dikategorikan massal.
Fadli menegaskan, klarifikasi ini tidak berarti meremehkan penderitaan para korban. Justru sebaliknya, ia menekankan bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah pelanggaran nilai kemanusiaan yang paling mendasar.
“Segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual harus dilawan, baik di masa lalu maupun sekarang. Tapi kita juga tidak bisa membangun sejarah di atas asumsi yang tidak teruji,” tegasnya.
Peran Perempuan Tidak Dihapus
Terkait kritik bahwa narasi perempuan di era Reformasi terpinggirkan, Fadli membantah keras. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan justru memperkuat sejarah peran perempuan di Indonesia dalam buku Sejarah Indonesia edisi terbaru yang tengah disusun.
Isu-isu penting yang ditekankan di antaranya:
* Kiprah organisasi perempuan di era Kebangkitan Nasional,
* Kontribusi perempuan dalam diplomasi dan perjuangan kemerdekaan,
* Sejarah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
* Pemberdayaan perempuan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Sejarah perempuan bukan dihapus, tapi dikuatkan. Karena sejarah bangsa ini tidak bisa lepas dari kontribusi luar biasa para perempuan,” kata Fadli.
Ajak Publik Ikut Menulis Sejarah
Untuk memastikan narasi sejarah tetap berimbang, akurat, dan merepresentasikan pluralitas pengalaman masyarakat, Fadli Zon juga membuka ruang dialog publik. Kementerian Kebudayaan dalam waktu dekat akan menggelar forum-forum diskusi terbuka.
“Sejarah bukan milik penguasa, bukan milik satu kelompok, tetapi milik kita semua. Karena itu harus ditulis bersama, dengan tanggung jawab, empati, dan kejujuran,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Ia berharap diskusi ini menjadi wadah penyampaian masukan konstruktif, termasuk dari komunitas perempuan, akademisi, penulis sejarah, hingga generasi muda.
Verifikasi untuk Keadilan
Penegasan Fadli Zon menjadi pengingat penting bahwa menulis sejarah tragedi nasional menuntut tanggung jawab moral dan intelektual. Klarifikasi istilah sensitif seperti “perkosaan massal” bukan berarti menutup luka, tetapi membuka ruang keadilan yang berbasis data.
“Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi tanggung jawab hari ini untuk masa depan. Kita harus menulisnya dengan kepala dingin, hati terbuka, dan pijakan pada kebenaran,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, Fadli berharap bangsa Indonesia bisa merawat ingatan kolektif, tanpa terjebak pada kabut manipulasi ataupun melupakan luka sejarah yang harus terus diupayakan penuntasannya.
