PENGAMAT: EVAKUASI WARGA GAZA KE INDONESIA PERLI DITINJAU ULANG

Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari pengamat politik Timur Tengah, Pizaro Gozali Idrus, yang menyarankan agar rencana tersebut dikaji ulang secara lebih mendalam.

Menurut Pizaro, meski langkah itu terkesan mulia dari sisi kemanusiaan, dampak jangka panjangnya bisa justru merugikan perjuangan rakyat Gaza sendiri.

“Evakuasi ini bisa saja dimanfaatkan sebagai celah oleh Israel untuk terus mengosongkan Gaza dari penduduknya. Warga yang sudah keluar kemungkinan besar tak akan bisa kembali,” ujar Pizaro, Senin (14/4/2025).

Pizaro, yang juga peneliti di Asia Middle East Centre for Research and Dialogue, menambahkan bahwa Israel telah lama memiliki agenda untuk mengusir warga Gaza secara perlahan. Maka, ketika warga sipil dievakuasi ke luar negeri, itu bisa memperkuat narasi pengosongan wilayah yang selama ini menjadi tujuan tersembunyi agresi militer.

Ia mengingatkan, banyak warga Gaza justru memilih tetap tinggal—meski di tengah bahaya—demi mempertahankan tanah mereka. Bagi mereka, mengungsi bukan hanya soal kehilangan rumah, tapi juga kehilangan hak untuk kembali.

“Banyak dari mereka yang rela gugur di tanahnya sendiri ketimbang harus mengungsi tanpa kepastian,” tegas Pizaro.

Ia juga menyebut bahwa untuk keperluan medis, sebenarnya negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania masih memiliki kapasitas untuk menampung dan merawat korban luka. Menurutnya, evakuasi ke Indonesia seharusnya bukan menjadi opsi utama.

Pernyataan ini merespons penjelasan Presiden Prabowo yang sebelumnya menekankan bahwa evakuasi tersebut bersifat sementara dan semata-mata demi alasan kemanusiaan, bukan bentuk relokasi permanen. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Prabowo ke Turki, Jumat (11/4/2025).

Namun, Pizaro berharap pemerintah tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru. Sebab, isu Palestina bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga perjuangan politik dan identitas bangsa.

SUMBER: INFOPUBLIK