Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kesiapan Ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi I pada Minggu, 22 Desember 2024. Ruas tol ini menghubungkan Simpang Susun (SS) Gending hingga SS Krasaan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sepanjang 10,34 km ditambah akses jalan sejauh 3 km.
Fungsional Selama Libur Nataru
Untuk mendukung kelancaran arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, ruas tol ini telah dibuka secara fungsional dalam dua periode:
1. Arus Mudik (21–27 Desember 2024): Jalur A satu arah untuk kendaraan dari Surabaya menuju Banyuwangi.
2. Arus Balik (28 Desember 2024–5 Januari 2025): Jalur satu arah untuk kendaraan dari Situbondo atau Banyuwangi menuju Surabaya.
Jam operasional tol fungsional ini dibatasi dari pukul 06.00 hingga 16.00 WIB dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil roda empat non-bus.
Manfaat dan Keamanan
Menteri Dody menyampaikan harapan bahwa ruas tol fungsional ini akan membantu mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional dan mempercepat waktu tempuh perjalanan antara Surabaya dan Banyuwangi.
Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali, Gunadi Antariksa, menegaskan bahwa jalan aman digunakan jika pengendara mematuhi arahan petugas, rambu lalu lintas, dan membatasi kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam demi keselamatan.
Fasilitas Pendukung
Ruas tol dilengkapi fasilitas dasar, seperti layanan informasi dan Posko Nataru di exit tol Krasaan. Penggunaan tol ini bersifat gratis selama periode fungsional.
Pembukaan Ruas Tol Lainnya
Selain Ruas Gending-Krasaan, Kementerian Pekerjaan Umum juga membuka enam ruas tol fungsional lainnya, dengan total panjang mencapai 120,4 km:
* Ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan (19 km)
* Ruas Padang Tiji-Seulimeum (24,67 km)
* Ruas Kuala Tanjung-Indrapura (10,15 km)
* Ruas Sukabungah-Sadang (8,5 km)
* Ruas Klaten-Purwomartani (8,6 km)
Kehadiran ruas tol fungsional ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan mendukung kelancaran arus lalu lintas selama musim liburan.
Peninjauan oleh Pejabat Terkait
Turut hadir dalam peninjauan, Pantja Dharma Oetojo (Kepala Biro Komunikasi Publik), Eko Suhendratma (Kepala Pusat Analisis Kebijakan), serta Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali, Gunadi Antariksa.
