Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa partainya tengah mengkaji mekanisme pemilihan gubernur, apakah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau melalui DPRD, guna menekan biaya pemilihan yang terlalu tinggi.
“Gubernur fungsinya hanya sebagai koordinator, karena kita berada di rezim otonomi daerah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11) malam.
Jazilul mencontohkan Pilgub Jawa Barat yang menelan biaya lebih dari Rp1 triliun hanya untuk memilih gubernur dengan fungsi koordinasi. Menurutnya, anggaran sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jika digunakan untuk renovasi sekolah, anggaran sebesar itu bisa mencukupi kebutuhan renovasi di Jawa Barat,” tambahnya.
PKB mengusulkan penghapusan Pilgub langsung dan menggantinya dengan penunjukan melalui pemerintah pusat atau pemilihan oleh DPRD. Jazilul menilai mekanisme melalui DPRD lebih sederhana dan hemat biaya karena hanya memerlukan satu kotak suara, dibandingkan ribuan kotak suara pada Pilgub langsung.
“Lebih baik serahkan kepada DPRD, masyarakat tetap bisa memberikan masukan melalui partai atau lembaga terkait,” pungkasnya.
Sumber: Antara
