JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi wacana penghentian impor sampah yang digunakan sebagai bahan baku daur ulang.
Setelah acara serah terima jabatan di Jakarta pada hari Selasa, Hanif menyampaikan bahwa salah satu fokus kementeriannya adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tingkat regional, di samping mengkaji kebijakan terkait impor sampah dan potensi penghentiannya.
“Kami juga mengevaluasi bahwa impor sampah sepertinya harus segera kita akhiri, untuk langkah-langkah strategis yang perlu dibangun di sini,” kata Hanif.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023, di mana 38,21 persen di antaranya tidak terkelola. Hanif menegaskan pentingnya penyelesaian TPA regional untuk mempercepat pengendalian sampah.
Ia juga menambahkan bahwa fokus kementerian akan mencakup penerapan ekonomi hijau untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA.
Sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup, yang menjadi salah satu prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Hanif menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pencapaian pembangunan berkelanjutan dan net zero emission, serta pengurangan jejak karbon dan jejak air produk. Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam 100 hari pertamanya sebagai Menteri LH, Hanif juga akan fokus pada penyelesaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk 2025-2055. Dokumen ini akan menjadi acuan standar keberhasilan dalam pelaksanaan agenda strategis lingkungan hidup dan pembangunan nasional.
Sumber RRI