JAKARTA – Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, menilai bahwa persoalan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi tantangan utama bagi Kementerian HAM. Menurutnya, penting untuk membangun infrastruktur yang kokoh sebelum dapat memberikan pelayanan publik yang efektif terkait hak asasi manusia.
“Memindahkan SDM itu tidak sederhana. Perlu persiapan matang sebelum berbicara tentang pelayanan publik,” ujarnya dalam wawancara dengan Pro3 RRI, Selasa (22/10/2024).
Ia juga menjelaskan, pembangunan 10 pusat studi HAM di seluruh Indonesia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, Saurlin menekankan bahwa masalah HAM sering kali dipicu oleh kebijakan negara.
“Problem HAM berkaitan dengan agenda dan kebijakan negara yang dibuat di Jakarta,” tambahnya.
Terkait anggaran, Saurlin menilai perubahan APBN sulit dilakukan, terutama dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp20 triliun. Namun, ia berharap kementerian ini dapat mengurangi pelanggaran HAM dan memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Sumber RRI
