NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan momen bersejarah dengan melakukan pendaratan perdana di Bandara Nusantara, yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85, Presiden tiba pada Selasa (24/9/2024) sekitar pukul 16.15 WITA, dan disambut dengan prosesi water salute yang menandai resmi beroperasinya bandara tersebut.
Bandara Nusantara Siap Dikomersialkan
Setelah pendaratan, Presiden Jokowi melakukan peninjauan terhadap fasilitas bandara untuk memastikan kesiapan operasionalnya. Dalam pernyataannya kepada media, Presiden menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya pendaratan perdana ini. “Alhamdulillah, ini landing yang pertama, semuanya berjalan dengan baik,” ujar Presiden.
Bandara Nusantara awalnya direncanakan sebagai bandara VVIP, namun Presiden Jokowi menginstruksikan agar segera dikonversi menjadi bandara komersial yang dapat melayani penerbangan umum, termasuk penerbangan haji dan umroh.
Kapasitas Bandara Nusantara Akan Ditingkatkan
Presiden memperkirakan bandara ini akan mampu melayani 200 ribu penumpang hingga akhir tahun 2024, dengan target jangka panjang mencapai 7 juta penumpang per tahun setelah sepenuhnya dioperasikan sebagai bandara komersial. “Saya sudah perintahkan Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi airport komersial,” jelasnya.
Manfaat Bandara untuk Publik
Alasan utama perubahan status bandara adalah agar fasilitas tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kebutuhan VVIP. “Bandara ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat, seperti penerbangan haji, umroh, dan penerbangan umum ke IKN,” tambah Presiden.
Dengan konversi ini, Bandara Nusantara diharapkan menjadi infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas dan sektor pariwisata di Indonesia, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Penyambutan oleh Pejabat Penting
Presiden Jokowi disambut oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan sejumlah petinggi lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan IKN dan memperkuat infrastruktur di kawasan tersebut. (*)
