JAKARTA—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada indikasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem informasi mereka. Menurut Direktur Penyuluhan DJP, Dwi Astuti, hasil penelitian selama enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada kebocoran data langsung dari sistem DJP. Struktur data yang beredar pun tidak terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Meski begitu, DJP tetap bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan ini. DJP juga terus meningkatkan keamanan sistem dan infrastruktur serta mengimbau masyarakat untuk menjaga data pribadi dengan baik, termasuk memperbarui antivirus dan kata sandi secara berkala.
Bagi masyarakat yang mencurigai adanya kebocoran data terkait DJP, laporan dapat disampaikan melalui kanal Kring Pajak, surel, atau situs pengaduan resmi. Dugaan kebocoran ini mencuat setelah seorang pakar keamanan siber mengunggah informasi bahwa 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs Breach Forums oleh akun Bjorka.
Data yang bocor dikabarkan mencakup NPWP, NIK, alamat, dan informasi pribadi lainnya, termasuk milik Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Meski begitu, perusahaan keamanan siber Falcon Feeds menyatakan bahwa informasi ini belum sepenuhnya terverifikasi. (*)
