JAKARTA — Dua orang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang satu masih aktif dan seorang lagi mantan, berinisiatif menemui tokoh asal Indonesia Timur, Muhammad Jusuf Kalla di kediaman, beberapa waktu lalu.
“Keduanya adalah tokoh reformasi Amin Rais dan politisi Golkar Bambang Soesatyo,” tutur Juru Bicara Jusuf Kalla (JK), Prof. Husen Abdullah, Selasa (2/6/24)
Kedua tokoh datang untuk mendengarkan pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sebagaimana diketahui, sejak Zaman Reformasi Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden menggunakan sistem dipilih langsung oleh rakyat.
Beberapa kali menggunakan cara itu, kian ke sini hasilnya kurang memuaskan bahkan menyedot banyak anggaran, demikian disampaikan Bamsoet (Bambang Soesatyo) dan Amin Rais,” jelas Uceng, sapaan akran Husen Abdullah.
Selain kdua masalah tersebut, konflik membayangi setiap penyelenggaraan Pemilu. Hal itu terlihat pada ramainya gugatan sengketa hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan Pemilu 2024 hingga kini masih menyisakan bara konflik. Hal itu antara lain terlihat pada munculnya pengadilan rakyat yang juga berpengaruh ke rakyat.
Melihat masalah-masalah tersebut dan untuk mengusahakan agar Indonesia tak terbelah konflik politik, muncul gagasan untuk mengembalikan Pemilu ke tangan MPR RI.
Selain itu Pemilu oleh MPR akan memangkas banyak biaya serta mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris MPR.
Sebagai tokoh senior, JK pun tak keberatan membagikan pandangan-pandangannya tentang kedua sistem Pemilu.
JK mengakui, Pemilu sistem MPR akan memangkas banyak biaya serta meminimalisir konflik politik karena keputusan-keputusan dikendalikan partai. Di samping itu sistem MPR dapat menyebabkan Pemilu yang berlangsung lebih ringkas dan cepat. (*)
