Jakarta – Di tengah ramainya pembahasan siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, muncul seruan agar publik tidak berhenti pada soal penggantinya. Pernyataan itu mengajak semua pihak menelusuri akar persoalan, yakni proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 yang dinilai dipaksakan.
Menurut pandangan tersebut, perdebatan saat ini terlalu fokus pada siapa, kapan, dan bagaimana pengganti dipilih. Padahal persoalan pokoknya dinilai ada di hulu. Pencalonan dipandang dipaksakan sejak awal, baik dari sisi usia maupun pengalaman. Jika akar itu tidak dibenahi, siapa pun penggantinya, masalah serupa dikhawatirkan terulang. Pandangan ini menyebut aturan bisa kembali diakali, dan pejabat lembaga negara kembali tercopot, seperti yang pernah terjadi pada Ketua KPU dan Ketua MK.
Soal usia, catatan media memang menunjukkan persoalan itu muncul sejak Pilpres 2024. Jawa Pos melaporkan bahwa Gibran lahir pada 1 Oktober 1987 dan berusia 35 tahun saat proses pencalonan berlangsung. Ia saat itu menjabat Wali Kota Solo, jabatan setingkat kota di daerah tingkat II. Ketentuan syarat usia calon wakil presiden sebelumnya dilonggarkan lewat putusan MK. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, kemudian diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK. Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga diberhentikan oleh DKPP pada 2024.
Pada tahun ini, polemik berpindah ke soal ijazah. Mahkamah Konstitusi memutus bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA, namun tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Mahkamah Agung lalu membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR pada 11 November 2026. Ia menegaskan pengunduran dirinya bukan karena masalah ijazah. Jawa Pos memberitakan, Yusril Ihza Mahendra menyebut keputusan itu diambil atas kemauan sendiri.
Proses pengisian kursi kini bergulir cepat. Menurut JPNN, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetor dua nama pengganti, dan prosesnya maksimal 60 hari. MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember 2026. Golkar menyebut delapan nama yang dinilai potensial, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Puan Maharani. Mahfud MD menyatakan Prabowo berhak memilih dua nama calon. Sementara itu, PDIP meminta pengganti yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi, seperti lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Oesman Sapta Odang mengingatkan agar Wapres baru tidak membuat Prabowo marah lagi.
Seruan “betulkan akar masalah” menekankan reformasi di hulu. Tuntutannya agar ke depan tidak ada lagi pencalonan yang dipaksakan, konstitusi yang diakali, dan pemimpin yang lahir dari jalan pintas. Pemimpin disebut harus lahir dari proses yang benar dan memiliki kelayakan serta pengalaman. Dengan begitu, Indonesia diharapkan lebih tenang dan bermartabat.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah atas seruan tersebut. Perdebatan pun masih berlangsung di ruang publik.
#AkarMasalah #PenggantiWapres #GibranMundur #SidangMPR #ReformasiPemilu #KonstitusiIndonesia #PolitikNasional #BeritaTerkini
