Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah di luar negeri yang setara SMA. Pernyataan itu tertuang dalam pertimbangan putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang terungkap pada Selasa (10/11/2026).
PTUN dinilai keliru menerapkan hukum
Dalam putusan tersebut, MA lebih dulu menilai pengadilan tingkat sebelumnya bermasalah. Menurut MA, PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum ketika mengadili gugatan yang diajukan warga bernama Subhan. MA juga menegaskan bahwa PTUN memiliki kewenangan korektif untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi. Pelanggaran semacam ini, kata MA, menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya peserta pilpres.
Dokumen hanya membuktikan kehadiran kuliah
MA kemudian membedah dasar terbitnya surat keterangan penyetaraan itu. Surat tersebut diterbitkan berdasarkan sertifikat kehadiran, catatan akademik, penjelasan nilai, dan dokumen lain yang hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Dokumen-dokumen itu, menurut MA, tidak membuktikan Gibran berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
MA juga menilai menyetarakan pendidikan berkurikulum negara lain dengan kurikulum nasional tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan adalah tindakan yang tidak cermat. Tindakan itu dinyatakan melanggar asas kecermatan formal. Karena itu, MA mengabulkan gugatan Subhan dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah serta batal demi hukum. Dalam pertimbangannya, MA turut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan ijazah SMA sebagai dasar penerbitan surat itu.
Yusril: jalur hukum sudah tertutup
Putusan ini langsung memicu tanggapan pemerintah. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai niat Gibran membuktikan keabsahan ijazah lewat PTUN tidak ada gunanya. Ia menyebut putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga sudah final, sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan. Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara itu karena objek sengketanya sudah tidak ada setelah putusan MA dieksekusi. Menurut Yusril, peninjauan kembali (PK) juga tidak dapat ditempuh.
Tekanan politik terus berjalan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dan memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN. Di DPR, proses politik juga belum berhenti. Pimpinan DPR menyatakan hak menyatakan pendapat tetap berjalan meski Gibran berniat melawan lewat jalur hukum.
Dengan putusan ini, pernyataan MA semakin memperkuat rangkaian putusan yang menyoal dasar pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Langkah Gibran selanjutnya, termasuk apakah ia benar-benar mengajukan pengunduran diri secara resmi, masih menunggu perkembangan.
#Gibran #WapresGibran #MahkamahAgung #IjazahGibran #SuketIjazah #PutusanMA #Yusril #PTUN #HakMenyatakanPendapat #BeritaTerkini #PolitikIndonesia
