Jakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
Pernyataan usai sidang
Tanggapan itu disampaikan Jokowi seusai menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Ia menyatakan seluruh proses hukum yang ada perlu dihormati, begitu pula hak-hak yang dijamin konstitusi. Jokowi tidak menyampaikan komentar lebih jauh soal isi putusan tersebut.
Gugatan warga yang dikabulkan
Putusan yang dimaksud berasal dari perkara yang diajukan seorang warga bernama Subhan. MA mengabulkan kasasinya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026 di situs resmi MA.
Perkara ini bermula dari gugatan di PTUN Jakarta. Tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan objek gugatannya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Dalam gugatannya, Subhan juga meminta surat itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Perjalanan dari PTUN hingga kasasi
Jalur perkara ini cukup panjang. PTUN Jakarta pada awalnya tidak menerima gugatan Subhan, dan pengadilan tinggi tata usaha negara menguatkan putusan itu pada tingkat banding. Hasilnya berbalik di tingkat kasasi, ketika MA mengabulkan gugatan seluruhnya.
Surat yang dipakai mendaftar cawapres
Surat keterangan tersebut bukan dokumen biasa. Dokumen itu merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Berlanjut ke tekanan politik
Dua putusan itu memicu gelombang tekanan politik. Muncul desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan, dan sejumlah anggota DPR menandatangani usulan hak menyatakan pendapat. Perkembangan terbaru terjadi pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, sambil memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN.
Dengan begitu, sikap Jokowi pada 5 November tampak sejalan dengan pesan umum agar polemik diselesaikan melalui jalur hukum. Namun hingga kini belum ada keterangan lebih rinci dari Jokowi mengenai langkah yang akan diambil putranya.
#Jokowi #Gibran #WapresGibran #MahkamahAgung #SuketIjazah #PutusanMA #MahkamahKonstitusi #PTUN #IjazahGibran #BeritaTerkini #PolitikIndonesia
