Oleh Fadhil As. Mubarok | Chairman & CEO. Mubarok Institute
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana memperkuat kerja sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Rencana itu mengemuka saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersilaturahmi ke kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Kapolri tiba sekitar pukul 13.10 WIB dan disambut Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin bersama Sekretaris Jenderal PBNU Gudfan Arif. Pertemuan dan konferensi pers berlangsung hingga sekitar pukul 14.41 WIB. Menurut laporan media, rangkaian kegiatan berjalan aman dan terkendali. Dalam kunjungan serupa, Kapolri juga menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Kedua pihak membahas kelanjutan sinergi yang selama ini sudah berjalan hingga tingkat daerah. Gus Kikin menyebut pihaknya dan kepolisian akan merumuskan nota kesepahaman (MoU) serta perjanjian kerja sama (PKS). Salah satu fokusnya pembinaan generasi muda. Ia berharap kerja sama itu bisa berjalan paling lambat awal 2027.
Suyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran NU. Ia mengaku kepolisian “sangat terbantu” dalam menjalankan tugas pelayanan di lapangan. Ia juga menilai tugas menjaga keamanan sejalan dengan semangat amar ma’ruf nahi mungkar. Menurutnya, keterlibatan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan diperlukan agar upaya menjaga ketertiban menjangkau masyarakat lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada aparat.
Gus Kikin menegaskan menjaga ketertiban bagian dari amanah pendiri NU. Pesan sejak NU berdiri, katanya, adalah “kita berkhidmat untuk masyarakat” agar umat tetap berada dalam iman dan ibadah yang baik, dan itu membutuhkan ketertiban. Ia menilai perubahan zaman yang cepat menuntut kerja sama, terutama untuk membina anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Ia juga menyebut sinergi sudah terjalin dari Polsek hingga pengurus NU tingkat ranting. Ia mengajak seluruh jajaran PBNU dan tokoh masyarakat ikut menjaga wilayah masing-masing.
Isu ini kemudian dibahas dalam sebuah tulisan opini di FNF, yang menyoroti pandangan Gus Kikin bahwa NU dan Polri memiliki kesamaan tugas menjaga umat dan masyarakat. Penulisnya, Fadhil As. Mubarok dari Mubarok Institute, berpendapat kerja sama kedua lembaga selama ini cenderung insidental dan simbolis. Ia mengusulkan model “Socio-Legal Resilience” yang menjadikan pesantren dan Polsek atau Bhabinkamtibmas sebagai poros deteksi dini masalah. Gagasan itu mencakup keadilan restoratif yang dipadukan dengan mediasi ulama, pos edukasi hukum dan literasi keagamaan, serta sistem peringatan dini di tingkat komunitas. Ia juga menyarankan MoU diturunkan hingga tingkat cabang NU dan Polres, serta MWC NU dan Polsek, disertai pelatihan bersama dan literasi digital menghadapi judi online, penipuan, dan hoaks.
Usulan tersebut merupakan pandangan penulis dan bukan keputusan PBNU atau Polri. Isi MoU dan PKS belum diumumkan, begitu pula tanggal penandatanganannya.
#PBNU #GusKikin #Polri #Kapolri #KerjaSamaNUPolri #Kamtibmas #MWCNU #Polsek #GenerasiMuda #BeritaTerkini
