Peta batas wilayah Indonesia masih bolong-bolong, bikin ribet urusan administrasi dan rawan sengketa. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bergerak cepat merapikan semua batas administratif lewat cetak biru nasional yang solid.
“Ini sudah jadi amanat DPR. Kemendagri harus segera punya blueprint batas-batas geospasial dan perbatasan antarnegara maupun antardaerah. Jadi jelas mana yang perlu diatur dalam Undang-Undang,” kata Dede di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.
Menurut Dede, sistem pengarsipan batas wilayah di Kemendagri perlu dibedah habis. Masih banyak laporan soal tapal batas yang statusnya abu-abu, bahkan jadi biang kerok konflik kecil antarwarga.
“Banyak yang mengadu tapal batasnya enggak jelas. Arsipnya juga sering simpang siur. Ini harus dibenahi total,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Ia menjelaskan, akar masalahnya berawal dari cara ukur zaman dulu yang serba manual. Berbeda dengan sekarang, yang sudah mengandalkan satelit dan alat pemetaan digital. Akibatnya, ada titik-titik yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
“Dulu ukur pakai patok bambu, sekarang pakai GPS. Jadi kadang titiknya bergeser beberapa meter, nah itu bisa ribut,” ujarnya.
Dede menekankan, cetak biru peta besar ini mendesak agar penyusunan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah, pemekaran wilayah, hingga urusan perbatasan dengan negara tetangga bisa tuntas tanpa celah hukum.
“Kalau blueprint sudah rapi, semua data satu pintu. Tidak ada lagi versi-versi peta yang berbeda-beda. Ini modal penting untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban administrasi negara,” pungkas Dede.
