Jakarta – Sebuah video di kanal YouTube Indonesia Baru kembali mengangkat temuan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) soal dugaan konflik kepentingan elite politik dalam industri tambang dan hilirisasi nikel. Tiga nama disorot: Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Luhut Binsar Pandjaitan, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Di antara ketiganya, pendukung JK menilai bisnisnya berbeda. Mereka menyebut JK tidak memakai tenaga kerja asing, termasuk dari investor China, dan mendirikan usahanya lewat prosedur resmi dengan pekerja lokal demi mengangkat harkat pekerja di daerah kelahirannya, serta setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan. JK sendiri pernah menyatakan smelter nikelnya di Luwu, Sulawesi Selatan, memakai tenaga kerja dalam negeri sepenuhnya. Materi video merujuk laporan JATAM yang terbit sebelumnya, dan dugaan di dalamnya belum diuji pengadilan.
Sherly Tjoanda. Laporan JATAM bertajuk “Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara” terbit Oktober 2025. JATAM mencatat lima perusahaan terafiliasi dengan jejaring keluarga Laos-Tjoanda di bawah PT Bela Group. Perusahaannya adalah PT Karya Wijaya (nikel di Pulau Gebe), PT Bela Kencana (nikel), PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Pulau Obi), PT Amazing Tabara (emas), dan PT Indonesia Mas Mulia (emas dan tembaga). Pada akhir 2024, Sherly tercatat memegang 71 persen saham PT Karya Wijaya, sedangkan tiga anaknya masing-masing 8 persen. Saham itu sebelumnya atas nama mendiang suaminya, Benny Laos. JATAM juga mencatat PT Karya Wijaya memperoleh tambahan konsesi seluas 1.145 hektare pada 2025.
Koordinator JATAM Melky Nahar menilai kepemilikan semacam itu “berpotensi mempengaruhi netralitas dan objektivitas keputusan pemerintah.” Sherly menyatakan seluruh hartanya tersedia dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tidak ada kepemilikan yang berpotensi konflik kepentingan. Ia juga menyebut telah menarik diri dari pengelolaan aktif usaha sejak menjabat. Menurut LHKPN awal menjabat, kekayaannya tercatat Rp972,1 miliar. Angka dalam video, Rp967 miliar, sedikit berbeda dari data itu.
Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan oligarki tambang dan energi 2024, JATAM mengaitkan Luhut dengan PT TBS Energi Utama, yang anak usahanya, PT Adimitra Baratama Nusantara, memegang konsesi batu bara. JATAM juga menyebut anak-anak Luhut tercatat sebagai pemegang saham minoritas di sejumlah perusahaan energi. Pihak Luhut dalam tanggapan terdahulu menyatakan ia hanya pemegang sekitar 10 persen saham TBS Energi Utama dan tidak punya wakil di direksi maupun komisaris. Video juga menyinggung kaitan dengan Bintang 8 Group di kawasan PT IMIP yang mencatat banyak kecelakaan kerja. Dalam sumber yang saya telusuri, kaitan itu belum terverifikasi.
Jusuf Kalla. JATAM mencatat Kalla Group beroperasi dari hulu ke hilir. Di hulu, ada konsesi di Morowali lewat PT Mitra Karya Agung Lestari. Di hilir, PT Bumi Mineral Sulawesi membangun smelter nikel di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Perusahaan itu berdiri sejak 2014, dimiliki keluarga JK, dan 62,2 persen sahamnya dikuasai PT Hadji Kalla. JK pernah menyebut smelter itu paling ramah lingkungan karena memakai energi terbarukan. Pada 2023, JK menepis tudingan warga soal penyerobotan lahan dan menyatakan lahan sudah dibeli. Peran Solihin Kalla sebagai pemimpin perusahaan hanya berasal dari video.
Isu ini muncul saat hilirisasi nikel dipromosikan sebagai andalan ekonomi nasional. Para pengkritik menuntut transparansi kepemilikan pejabat dan keluarganya. Pembela menekankan bahwa kepemilikan usaha sah selama tidak melanggar aturan dan dilaporkan.
#JATAM #TambangNikel #KonflikKepentingan #SherlyTjoanda #LuhutPandjaitan #JusufKalla #Hilirisasi #MalukuUtara #OligarkiTambang #BeritaTerkini
