Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini Istana maupun Kementerian Sekretariat Negara belum menerima usulan resmi mengenai penetapan daerah istimewa, termasuk untuk Kota Surakarta.
“Terus terang saja, belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pengajuan status daerah istimewa biasanya diawali melalui jalur Kementerian Dalam Negeri. Ia membenarkan bahwa selama ini memang ada banyak aspirasi terkait pemekaran wilayah dan status kekhususan, tetapi semuanya harus dikaji secara cermat.
“Pemerintah tidak akan gegabah. Semua usulan perlu dikaji matang dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi,” tegasnya.
Prasetyo menjelaskan, baik usulan pemekaran wilayah maupun pemberian status istimewa akan berdampak besar terhadap struktur pemerintahan. “Kalau ada daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat pemerintahannya juga harus disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menanggapi usulan-usulan tersebut. “Yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan, cari jalan keluarnya seperti apa,” tutupnya.
Wacana menjadikan Kota Surakarta sebagai daerah istimewa sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Ia menyebut Solo sebagai salah satu dari enam daerah yang diusulkan mendapat status kekhususan, mengacu pada nilai historis dan budaya yang dimilikinya.
Namun, Aria Bima justru menyangsikan urgensi wacana tersebut. “Solo sudah jadi kota dagang, pendidikan, industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan,” katanya usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah di Kompleks Parlemen, Kamis (24/4).
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR tidak melihat isu daerah istimewa sebagai prioritas. “Tidak terlalu tertarik untuk membahas itu sebagai hal yang penting dan urgen,” tandasnya.
SUMBER : ANTARA
