PUNGLI ORMAS MENGGANAS, NEGARA JANGAN KALAH OLEH PREMAN

Fokus, Hukum34 Dilihat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, angkat suara soal makin maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak seenaknya, meresahkan pelaku usaha, dan mencederai ketertiban sosial. Ia menegaskan, negara tak boleh tunduk pada aksi-aksi premanisme yang kian brutal dan merugikan dunia industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4/2025), Evita menyebutkan banyak ormas saat ini justru melenceng dari peran sosial mereka. Alih-alih menjadi mitra masyarakat, mereka berubah menjadi kelompok informal yang menekan pelaku usaha, bahkan kerap memalak dengan alasan “kontribusi wilayah”.

“Saya menerima laporan, ada oknum ormas yang memungut bayaran dari pelaku usaha, termasuk UMKM. Ini praktik pungli berkedok ormas. Ujung-ujungnya pemerasan, dan jelas-jelas ini melanggar hukum,” kata Evita.

Ia mengutip data dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang menyebut tekanan ormas dalam bentuk demonstrasi, penyegelan, hingga tuntutan ikut dalam proyek swasta, telah membuat banyak investor urung menanamkan modalnya. Beberapa bahkan disebut sudah menarik diri dari kawasan industri karena merasa tidak aman.

Yang paling disorot, lanjutnya, adalah aksi brutal di Jawa Barat ketika sekelompok ormas membakar mobil aparat saat polisi hendak menangkap pimpinan mereka yang terlibat kasus pidana. “Ini sudah kelewat batas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme,” tegas Evita.

Tak berhenti di situ, Evita juga menyinggung praktik ormas yang menyamar sebagai debt collector, lalu menagih kendaraan secara ilegal. Modus ini kerap disertai kekerasan dan intimidasi, memunculkan keresahan di masyarakat.

Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan penertiban tegas terhadap ormas-ormas yang melanggar hukum. “Kalau ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan kepercayaan dari pelaku industri dan rasa aman warga juga terancam,” ujarnya.

Evita menegaskan, siapa pun pelakunya, jika terbukti melanggar hukum harus ditindak. “Jangan sampai citra negara tercoreng hanya karena segelintir kelompok yang merasa kebal hukum. Ormas itu seharusnya jadi bagian solusi, bukan sumber masalah,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *