Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan inflasi Indonesia masih dalam kondisi aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year/YoY) per Maret 2025 tercatat hanya 1,03 persen—jauh di bawah target nasional yang ditetapkan di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Angka ini masih sangat terkendali. Konsumen pasti senang,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Namun di balik kabar baik ini, Tito mewanti-wanti adanya potensi masalah di tingkat produsen. Terutama para petani dan nelayan yang kini berhadapan dengan panen melimpah—khususnya untuk beras dan jagung.
“Kalau oversupply tidak diantisipasi, harga bisa anjlok dan petani kita yang jadi korban,” ucapnya. Untuk mengatasi itu, pemerintah melalui Bulog telah menetapkan harga pembelian gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg. Tito menegaskan, kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten agar betul-betul membantu para produsen lokal.
Secara global, posisi inflasi Indonesia cukup membanggakan. Dari 186 negara, Indonesia berada di peringkat ke-34. Di lingkup G20, kita masuk lima besar negara dengan inflasi terendah. Sementara di ASEAN, Indonesia duduk di posisi lima dari 11 negara.
Namun tak semua daerah bernasib sama. Tito mengungkap sejumlah wilayah mencatat inflasi yang jauh di atas rata-rata nasional. Papua Pegunungan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, mencapai 8,05 persen. Disusul Papua Tengah sebesar 3,70 persen dan Maluku 3,54 persen.
“Kalau sudah di atas 3,5 persen, itu sudah berat buat konsumen. Apalagi kalau produsen barang-barangnya bukan berasal dari daerah tersebut. Yang untung justru orang luar,” tegas Tito.
Ia menyoroti khusus kondisi Papua Pegunungan yang baru saja dilantik gubernur definitifnya, John Tabo. Tito menyebut perlu dilakukan koordinasi segera untuk mengatasi gejolak harga di wilayah itu. “Ibu Ribka (Wamendagri), Pak Akmal Malik (Dirjen Otda), bisa langsung telepon. Mungkin Pak John belum tahu kondisi ini. Beliau baru saja masuk,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar, hingga pejabat dari Kementerian PMK, KSP, dan Bapanas.
Dengan inflasi nasional yang relatif rendah, perhatian kini bergeser ke ketimpangan wilayah. Pemerintah pusat diminta lebih tanggap agar daerah-daerah dengan inflasi tinggi tidak terus terpinggirkan.
