Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan serius atas temuan ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum lancar membaca meski aktif menggunakan media sosial. Puan menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat adanya ketimpangan serius dalam pemenuhan hak dasar pendidikan di Indonesia.
“Bagaimana kita bisa bicara soal kemajuan teknologi dan SDM unggul, kalau masih ada anak SMP yang belum lancar membaca? Ini bukan cuma isu pendidikan, ini tantangan besar bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Puan dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/4/2025).
Temuan mengejutkan ini mencuat setelah laporan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan banyak siswa SMP di wilayah tersebut belum menguasai kemampuan baca-tulis yang seharusnya dikuasai sejak di bangku SD. Namun ironisnya, para siswa ini justru fasih menggunakan media sosial.
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menilai salah satu penyebab lemahnya kemampuan membaca itu adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Ia bahkan menyarankan adanya pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah.
Puan sepakat dengan pandangan tersebut dan mendorong agar ada tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Ia mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi hak dasar seperti kemampuan membaca bisa berdampak jangka panjang pada masa depan anak-anak.
“Kemampuan membaca adalah fondasi utama dalam kehidupan. Temuan di Buleleng harus menjadi alarm bagi kita semua. Ketimpangan pendidikan ini menunjukkan bahwa kita masih punya pekerjaan rumah besar dalam tata kelola sistem pendidikan nasional,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menyoroti lemahnya deteksi dini terhadap hambatan belajar serta minimnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Menurutnya, hal ini memperparah kondisi siswa yang sudah tertinggal secara akademis.
“Anak-anak yang belum bisa membaca dengan baik bukan cuma tertinggal secara pelajaran, tapi juga bisa menghadapi tantangan sosial dan emosional. Ini bukan tanggung jawab guru saja. Orang tua, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama,” kata Puan.
Ia mendesak agar pemerintah daerah, kementerian terkait, dan seluruh elemen masyarakat bergerak cepat memperbaiki situasi ini agar tidak menjadi bom waktu bagi generasi mendatang.
SUMBER: INFOPUBLIK
