BOYOLALI—Presiden Joko Widodo menekankan perlunya mitigasi segera oleh kementerian terkait mengenai kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dalam pernyataannya di peresmian Tol Solo-Yogyakarta, beliau meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk segera mengambil langkah-langkah mitigasi.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa peristiwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain, sering kali disebabkan oleh keteledoran dalam pengelolaan password atau penyimpanan data yang tidak aman. “Hal ini membuka peluang bagi hacker untuk melakukan aksi peretasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP. Informasi ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan di media sosial bahwa sebanyak 6 juta data NPWP dijual di situs Breach Forums. Selain NPWP, data yang bocor juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email, dengan total nilai jual mencapai Rp150 juta. Teguh juga menyebutkan bahwa data tersebut termasuk milik Presiden Jokowi dan putranya. (*)
