Rp1.112 Triliun Jangan Jadi Angka di Kertas Namun Jalan Riau Masih Rusak

Ekonomi, Fokus, Hukum, Nasional114 Dilihat

Pekanbaru – Kekhawatiran agar kekayaan Riau tidak berhenti sebagai angka di atas kertas kembali disuarakan di tengah hiruk pikuk politik nasional. Pandangan itu menggambarkan kegelisahan sebuah negeri kaya minyak yang jalannya rusak dan rakyatnya masih susah, sementara perhatian elite tersita pada saling sadap dan perebutan kekuasaan. Ungkapan itu dibuka dengan seruan “nauzubillah”, doa agar kondisi demikian tidak terjadi. Pernyataan tersebut merupakan opini, bukan temuan resmi.

Angka yang dirujuk adalah Rp1.112 triliun, nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Riau tahun 2024. Gubernur Riau saat itu, Abdul Wahid, menyebutnya pada Agustus 2025. Angka ini mengukur seluruh aktivitas ekonomi di provinsi tersebut, bukan uang yang tersimpan di kas daerah. Riau memang tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian di luar Jawa dengan kontribusi 5,14 persen terhadap ekonomi nasional, menurut Plt Gubernur SF Hariyanto.

Kenyataannya anggaran yang dikelola jauh lebih kecil. Plt Kepala Bappeda Riau menyebut APBD Riau sekitar Rp8 triliun, jauh dari skala PDRB. APBD Perubahan 2026 senilai Rp8,378 triliun. Pada Senin (16/11/2026), DPRD dan Pemprov Riau menyepakati APBD 2027 sebesar Rp10,007 triliun. Dana bagi hasil (DBH) migas Riau juga turun. DPRD menyebut penerimaan 2025 hanya sekitar Rp352 miliar dan 2026 Rp152 miliar. Pemprov mencatat kurang bayar DBH Rp4,2 triliun sejak 2024.

Dampaknya terlihat di lapangan. Pemprov Riau mencatat kerusakan sekitar 25 kilometer pada ruas Dalu Dalu Mahato di Rokan Hilir, dari kategori ringan sampai berat. RRI melaporkan jalan Sontang Kasang Padang rusak parah sehingga muncul kubangan saat musim hujan. Pada Agustus 2026, Pemprov juga meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ikut berkontribusi menangani jalan rusak di sekitar wilayah operasinya. DPRD Riau sejak Maret mendesak percepatan perbaikan jalan. Anggota DPRD menyebut dana infrastruktur jalan dan jembatan tersisa sekitar Rp400 miliar untuk 7,7 juta penduduk.

Di sektor hulu, produksi Blok Rokan hingga Juli 2026 mencapai 133.581 barel per hari, sekitar 81,5 persen dari target APBN, menurut data SKK Migas.

Di tingkat nasional, perhatian publik memang tersita isu politik. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak lain. Penyidik juga mendalami dugaan makar. Pada saat bersamaan, partai partai membahas pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan pada 9 Desember 2026. Pandangan yang beredar menilai fokus pada urusan itu tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan dasar rakyat.

Pemprov Riau menyatakan memprioritaskan penyelesaian tunda bayar dan perbaikan jalan rusak dalam APBD Perubahan 2026. Banggar DPRD meminta pemprov memperjuangkan kenaikan DBH, tidak bergantung pada migas, dan menjaga porsi belanja modal.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah besarnya ekonomi Riau akan benar benar kembali ke rakyat.

#Riau #PDRBRiau #JalanRusak #DanaBagiHasil #KesejahteraanRakyat #Pekanbaru #APBDRiau #BeritaDaerah