Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman & CEO. Mubarok Institute
Dalam sekitar 40 hari terakhir, serangkaian peristiwa hukum dan politik mengubah peta kekuasaan nasional. Peristiwanya mencakup pergantian Kapolri, putusan soal ijazah Wakil Presiden, penahanan mantan Kapolri, dan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Sebuah analisis yang beredar menyebut rangkaian ini sebagai runtuhnya pengaruh jejaring yang kerap dijuluki “Grup Solo”. Itu penafsiran penulisnya. Fakta yang bisa dicek adalah sebagai berikut.
Pada awal Oktober, DPR menerima surat pemberhentian Listyo Sigit sebagai Kapolri dan Komisi III menyetujui Kapolri baru. Listyo kemudian ditunjuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa Pilpres 2024 soal syarat pendidikan Gibran. MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SLTA. Meski begitu, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah Agung kemudian menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit pada 2019. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA sudah final. Surat keterangan itu dicabut lewat keputusan tertanggal 11 November 2026.
Tekanan hukum berlanjut pada 3 November. Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka dan langsung menahannya. Dua jenderal lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi, ikut ditetapkan. Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat, dan mereka ditahan di Mako Brimob Depok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada 9 November, tiga kader utama PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mengundurkan diri dari partai. Ketiganya masih menjabat dalam pemerintahan. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan tugas negara berada di atas kepentingan partai. Seorang pengamat menilai langkah itu sebagai upaya mengamankan diri. Pengamat lain menyebut pengunduran diri tersebut memicu spekulasi di tengah polemik ijazah dan kasus penyadapan.
Puncaknya terjadi pada 11 November. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, lalu menyerahkan surat itu langsung kepada MPR pada Kamis siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak Gibran mundur. Yusril menegaskan Gibran mundur atas kemauan sendiri melalui surat lima paragraf.
Tanggapan pun mengalir. Presiden Prabowo menyatakan menghormati keputusan Gibran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap langkah itu sudah diperhitungkan secara matang demi kebaikan bangsa dan negara. Presiden ke-7 Joko Widodo menyebutnya dinamika politik biasa. Muhammadiyah menilai peristiwa ini bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk memberantas korupsi.
Sejumlah pihak mengingatkan agar hukum ditegakkan tanpa balas dendam politik. Proses pidana penyadapan masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan.
#GibranMundur #KursiWapresKosong #ListyoSigit #PenyadapanPresiden #IjazahGibran #PSI #PolitikNasional #BeritaTerkini
