Oleh: Fadhil As. Mubarok
(Chairman of Mubarok Institute)
Di tengah pusaran dinamika finansial global yang kian bergejolak, sarat akan guncangan geopolitik dan diwarnai oleh ketidakpastian lanskap moneter internasional, ketangguhan ekonomi domestik Negara Kesatuan Republik Indonesia kini berada di titik krusial yang menguji daya tahan nasional. Gelombang pelemahan nilai tukar rupiah yang merosot tajam secara signifikan terhadap dollar Amerika Serikat belakangan ini bukan sekadar fluktuasi angka mati di papan bursa finansial atau konsumsi elitis para pelaku pasar modal semata. Lebih dari itu, depresiasi mata uang nasional yang kian menjauh dari nilai fundamentalnya merupakan sebuah realitas makro-struktural yang berimplikasi sistemik terhadap stabilitas hukum bisnis, kepastian iklim investasi, tata kelola korporasi, hingga fondasi kedaulatan moneter nasional secara menyeluruh. Fenomena krusial ini pada gilirannya memicu diskursus publik yang meluas di berbagai lapisan masyarakat mengenai efektivitas bauran strategi, ketepatan kebijakan intervensi pasar, serta kapasitas taktis-strategis para pejabat negara yang berada di lini paling depan dalam mengawal benteng pertahanan moneter nasional.
Realitas pasar finansial kekinian menunjukkan tingkat volatilitas yang sangat mengkhawatirkan, di mana keperkasaan dollar Amerika Serikat telah menekan mata uang rupiah hingga mencetak rekor terendah baru yang menggerogoti stabilitas domestik. Ironisnya, potret buram di sektor moneter ini terjadi di tengah klaim laporan resmi otoritas yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi makro nasional masih berada di angka yang relatif positif. Jurang pemisah yang lebar atau anomali antara angka-angka statistik pertumbuhan di atas kertas dengan realitas riil merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ini membawa efek domino yang merusak tatanan hukum pasar dan struktur biaya ekonomi. Di sektor riil dan rumah tangga, pelemahan mata uang yang tidak cepat dimitigasi dengan kebijakan taktis ini memicu terjadinya inflasi barang impor (imported inflation) mengingat tingginya ketergantungan industri domestik pada bahan baku luar negeri yang ditransaksikan dalam dollar Amerika Serikat. Kondisi ini secara langsung menggerus daya beli masyarakat, menaikkan biaya produksi manufaktur secara eksponensial, dan pada akhirnya mencekik dapur rakyat kecil di tingkat akar rumput yang harus menanggung beban kenaikan harga barang pokok.
Dari aspek hukum bisnis, volatilitas dan kemerosotan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ini merupakan ancaman serius karena merusak asas prediktabilitas yang menjadi ruh dalam kontrak dagang jangka panjang korporasi. Ketidakpastian nilai tukar memicu potensi sengketa hukum yang masif antar-pelaku usaha akibat klaim klausul force majeure atau perubahan keadaan yang mendasar (rebus sic stantibus). Selain itu, bagi dunia usaha yang memiliki eksposur utang luar negeri, depresiasi rupiah ini secara otomatis menyebabkan pembengkakan nilai utang dan beban bunga dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Tekanan ini mempersempit ruang manuver finansial korporasi, merusak struktur neraca keuangan (balance sheet), menekan likuiditas dunia usaha, dan dalam skala makro akan mempersempit fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga menanggung beban subsidi energi yang membengkak akibat konversi dollar Amerika Serikat. Ketidakpastian moneter yang berlarut-larut ini secara langsung dapat memperlambat akselerasi agenda hilirisasi industri, swasembada, dan target kemandirian nasional yang telah dicanangkan secara visioner dalam program Asta Cita demi mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdikari secara ekonomi.
Ketegangan sosiologis, ekonomi, dan hukum akibat merosotnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ini akhirnya mengemuka secara gamblang ke permukaan dalam jalannya rapat kerja di DPR RI yang menjadi perhatian luas publik. Dalam forum legislatif tertinggi tersebut, Anggota DPR RI Primus Yustisio melayangkan kritik yang sangat keras dan mencecar Gubernur Bank Indonesia terkait performa stabilitas moneter bank sentral yang dinilai lamban dan belum menunjukkan hasil konkret dalam menyelamatkan mata uang nasional dari keterpurukan. Secara terbuka dan lugas, forum tersebut menyarankan agar pimpinan bank sentral mengambil langkah gentleman untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila sudah tidak mampu lagi mengatasi pemburukan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Kritik tajam yang dialamatkan kepada otoritas moneter tersebut diperkuat dengan kutipan hadis Rasulullah SAW yang sangat populer di telinga umat: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
Dalam perspektif hukum bisnis modern, etika birokrasi, dan sosiologi kebijakan, penggunaan dalil keagamaan oleh pihak legislatif dalam forum kenegaraan tersebut sama sekali bukanlah sekadar retorika politik, pemanis pidato, atau instrumen penyerangan personal. Sebaliknya, kutipan hadis tersebut harus dimaknai secara mendalam sebagai sebuah peringatan teologis, moral, dan profesional yang sangat mendasar dalam ilmu manajemen publik serta kaidah hukum ekonomi. Otoritas moneter memiliki tanggung jawab hukum tertinggi dan amanat konstitusional yang sakral untuk memelihara serta menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dollar Amerika Serikat sebagai jangkar perdagangan global. Konsep fit and proper atau kesesuaian keahlian, kompetensi, dan kapabilitas dengan amanah jabatan yang diemban merupakan manifestasi nyata dari nilai wasathiyah (moderasi). Nilai luhur ini menuntut adanya keseimbangan yang mutlak (tawazun) antara otoritas regulasi yang diberikan oleh negara dengan kapasitas riil yang dimiliki oleh sang pejabat demi mencapai kemaslahatan publik yang seluas-luasnya (mashlahah ammah). Ketika kedaulatan moneter goyah akibat kebijakan yang dinilai kurang responsif dalam membendung dominasi dollar Amerika Serikat, kepercayaan investor (investor confidence) akan merosot, yang secara hukum bisnis akan menaikkan tingkat risiko negara (country risk) dan menghambat arus penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Dalam tatanan etika pemerintahan yang baik (good governance) dan hukum ekonomi, jabatan publik di lembaga independen seperti bank sentral bukanlah sebuah privilese, hak inheren, ataupun status politik istimewa yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jabatan adalah fungsionalitas murni, sebuah alat pengabdian, dan amanah berat yang dibatasi oleh pertanggungjawaban hukum publik untuk melayani kepentingan perekonomian negara dan kemaslahatan umat. Kesadaran moral dan profesionalitas tertinggi seorang pejabat negara justru diuji bukan pada saat situasi normal, melainkan ketika roda kebijakan yang ia nakhodai tidak lagi berjalan efektif dalam memitigasi risiko krisis keuangan dan kejatuhan nilai tukar. Jika secara objektif seorang pemimpin atau pengambil kebijakan dirasa telah mencapai batas maksimal dari kapasitas taktis-strategisnya dan terbukti gagal mengatasi gejolak moneter serta keperkasaan dollar Amerika Serikat, maka opsi untuk meletakkan jabatan secara sukarela merupakan tindakan hukum dan moral yang sangat terhormat, ksatria, dan beradab.
Langkah mundur dalam situasi yang buntu dan stagnan bukanlah sebuah kekalahan memalukan atau kehinaan politik yang harus ditakuti. Dalam kaidah hukum Islam, tindakan mundur tersebut merupakan bentuk kepatuhan nyata untuk mencegah dampak buruk (mudharat) yang lebih masif dan sistemik menimpa dunia usaha serta masyarakat luas melalui penerapan prinsip saddu ad-dzari’ah, yaitu menutup rapat-rapat segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan yang lebih besar. Budaya akuntabilitas moral yang tinggi ini sudah sepatutnya direfleksikan dari negara-negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan, di mana budaya mundur secara sukarela dari lembaga tinggi negara saat terjadi kegagalan sistemik atau ketidakmampuan manajerial dipandang sebagai wujud komitmen makro yang sakral terhadap marwah institusi, kepastian tata kelola yang bersih (good corporate governance), dan penghormatan tertinggi pada kedaulatan rakyat.
Bangsa ini tidak akan pernah bisa membangun arsitektur hukum bisnis yang kokoh, stabil, dan berdaya saing global jika pilar utamanya, yaitu stabilitas nilai tukar dan kedaulatan moneter, terus-menerus digerogoti oleh kebijakan yang kurang peka terhadap dinamika pasar atau cenderung kaku dalam menghadapi hegemoni mata uang global. Ketika bank sentral kehilangan kredibilitasnya di mata pelaku usaha akibat ketidakmampuan mengendalikan kemerosotan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, sentimen pasar internasional akan langsung merespons secara negatif dan mempertanyakan kualitas fundamental ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebagai langkah solutif dan strategis ke depan, Mubarok Institute mendesak pemerintah bersama seluruh pemangku kebijakan terkait untuk segera melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal secara total, berani, lincah (agile), serta berpihak sepenuhnya pada kepentingan ekonomi nasional yang pro-rakyat (pro-people policy). Manajemen pengelolaan ekonomi bangsa sebesar Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam sekat-sekat administrasi birokratis yang lamban dan prosedural, melainkan harus segera beralih ke pola manajemen komando yang taktis, cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil nyata (result-oriented).
Pembenahan radikal dari hulu ke hilir harus dimulai dengan penegakan sistem meritokrasi yang ketat tanpa kompromi. Penempatan posisi-posisi strategis pengambil kebijakan ekonomi dan moneter wajib didasarkan pada keahlian nyata, rekam jejak profesional yang teruji, serta integritas moral yang kokoh melalui proses uji kelayakan (fit and proper test) yang benar-benar transparan, objektif, dan akuntabel. Negara yang tangguh secara ekonomi hanya bisa dipondasikan di atas pundak para profesional yang berjiwa patriotik, bersih, jujur, dan benar-benar kompeten di bidangnya. Jika amanah pengelolaan ekonomi bangsa besar ini terus dibiarkan berada di tangan pihak yang lamban dan tidak responsif terhadap penderitaan riil dunia usaha dan rakyat kecil di tingkat bawah akibat tergerus dollar Amerika Serikat, maka impian besar transformasi Indonesia menjadi kekuatan alternatif baru di panggung dunia akan terhambat. Menutup pandangan strategis ini, seluruh jajaran pemimpin nasional dan pejabat publik sudah sepatutnya meneladani simbol rekonsiliasi nasional, menanggalkan ego sektoral, serta memegang teguh tanggung jawab total demi keselamatan, keberlanjutan dan kejayaan ekonomi bangsa Indonesia.#
Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026
