Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 2028, meskipun muncul isu pemblokiran anggaran pembangunan.
Bahlil menegaskan bahwa pemindahan ibu kota tetap menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto, dengan tahapan pembangunan yang masih terus berjalan sesuai rencana.
“Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU,” ujar Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Jakarta, Sabtu.
Pemblokiran Anggaran Bukan Hambatan
Sebelumnya, muncul isu bahwa anggaran pembangunan IKN diblokir. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pemblokiran tersebut bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa mekanisme pemblokiran di awal tahun merupakan proses administrasi normal, bukan karena kendala pendanaan.
“Beda lah, beda. Ini mekanisme umum dan bukan bagian dari operasional,” kata Zainal di Jakarta, Jumat (7/2).
Optimisme terhadap Pembangunan IKN
Meskipun ada berbagai tantangan, Bahlil tetap yakin bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana, dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Sebagai calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan.
Pemerintah terus berupaya memastikan pembangunan berjalan lancar, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam strategi penyelesaian proyek.
Dengan pernyataan Bahlil ini, publik diharapkan semakin percaya bahwa pemindahan ibu kota akan tetap berlangsung sesuai rencana, menuju Indonesia yang lebih maju dan terdesentralisasi.
