Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, dan menyatakan tidak ingin dinamika yang ada berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. Pernyataan itu ia sampaikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), beberapa jam setelah Istana mengonfirmasi niat mundurnya.
Gibran mengaku menghormati semua aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait situasi yang sedang berkembang. Ia juga menceritakan isi pertemuan paginya dengan kepala negara. Menurut Gibran, Prabowo sudah ia anggap seperti ayah sendiri dan banyak memberinya masukan.
Dua saran dari Prabowo
Gibran membeberkan arahan Presiden. Ia diminta tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD hingga S-1. Ia juga disarankan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA miliknya.
Penjelasan Istana soal pertemuan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan hasil pertemuan tersebut. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dan Gibran menyatakan niat mundur untuk menghadapi dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Prasetyo menepis kabar bahwa Prabowo menolak niat itu, dan menyebut Presiden justru memberi sejumlah saran. Dalam pertemuan itu Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN.
Rangkaian pernyataan ini menunjukkan arah yang agak berbeda dari kabar awal. Niat mundur memang disampaikan, tetapi Gibran kini menegaskan akan menempuh jalur hukum lebih dulu.
Akar persoalan
Polemik bermula dari dua putusan lembaga peradilan. MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri, sedangkan MA memutuskan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal. Kedua putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan, dan sejumlah anggota DPR telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
Sejumlah fraksi di DPR, termasuk Fraksi PKS, juga mendorong pembentukan panitia khusus untuk mendalami keabsahan dokumen pendidikan sang Wapres. Di sisi lain, DPR disebut masih menunggu surat resmi dari Gibran.
Belum ada pengunduran diri resmi
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan. Istana baru menyebut niat, sementara Gibran memilih fokus pada pembuktian dokumen di PTUN dan upaya PK di Mahkamah Agung.
Publik kini menunggu apakah langkah hukum itu cukup meredam tekanan politik, atau justru Gibran tetap mengajukan pengunduran diri secara resmi.
#Gibran #WapresGibran #GibranMundur #Prabowo #PTUN #MahkamahAgung #MahkamahKonstitusi #PeninjauanKembali #Istana #BeritaTerkini #PolitikIndonesia
