Polemik 14 Hari Kerja Bayangi Sidang MPR 9 Desember

Fokus, Hukum, Nasional138 Dilihat

Jakarta – Perbedaan cara menghitung tenggat 14 hari kerja kini membayangi rencana sidang paripurna MPR untuk mengisi kursi Wakil Presiden. Panitia Ad Hoc MPR dijadwalkan membahas masukan pakar hukum tata negara Mahfud Md soal hal itu pada Senin (23/11/2026). Sementara itu, jadwal sidang tetap 9 Desember 2026.

Awal Persoalan

Kursi wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat, dan MPR bertugas memilih penggantinya. Aturan mewajibkan presiden menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Semula MPR menjadwalkan sidang pada 2 Desember, dengan batas penyerahan nama 18 November.

Presiden Prabowo Subianto kemudian berkirim surat kepada pimpinan MPR dan meminta sidang digeser ke 9 Desember. Rapat gabungan MPR menyetujuinya. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut alasannya, yaitu Presiden memiliki agenda padat dan butuh waktu berdiskusi dengan partai pengusung. Dari jadwal baru itu, MPR memperkirakan nama diserahkan sekitar 25 November.

Catatan Mahfud

Mahfud mempersoalkan satuan hitungannya. Lewat akun X pada Jumat (20/11), ia menilai tenggat itu dihitung dalam hari kerja. Dengan cara itu, batas penyerahan nama untuk sidang 9 Desember sudah lewat pada Kamis (19/11). Ia mengingatkan MPR “mungkin, tidak bisa bersidang atau tidak sah” jika tetap memakai jadwal tersebut.

Mahfud menawarkan jalan tengah, yaitu menggelar sidang 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama dari presiden. Menurutnya, cara itu menyelaraskan konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR.

Respons MPR

Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR, Abidin Fikri, menyatakan masukan publik, termasuk dari Mahfud, “akan menjadi perhatian semua pihak”. Rapat panitia akan merujuk pada konstitusi, UU MD3, Tatib MPR, dan peraturan terkait. Sejauh ini belum ada keputusan resmi untuk mengubah jadwal.

Mengapa Penting

Pertaruhannya bukan sekadar urusan kalender. Jika tafsir hitungan tenggat dipersoalkan setelah sidang berlangsung, keabsahan pemilihan wapres bisa ikut digugat. Karena itu, kejelasan tafsir sebelum sidang menjadi penting bagi semua pihak. Publik wajar bertanya apakah perbedaan ini sekadar soal tafsir aturan yang bisa diselesaikan lewat rapat, atau berdampak lebih jauh pada legitimasi proses. Jawabannya baru bisa dipastikan setelah panitia dan pemerintah menyampaikan sikap resmi.

Dua hal akan menentukan arah berikutnya. Pertama, hasil rapat panitia Senin ini. Kedua, kapan Presiden menyerahkan dua nama ke MPR.

#MPR #PemilihanWapres #MahfudMd #SidangParipurnaMPR #PanitiaAdHocMPR #PrabowoSubianto #UUMD3 #BeritaPolitik