MPR Kaji Usulan Mahfud soal Jadwal Sidang Pemilihan Wapres

Fokus, Hukum, Nasional66 Dilihat

Jakarta – Panitia Ad Hoc MPR RI untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan membahas masukan pakar hukum tata negara Mahfud Md tentang jadwal sidang pemilihan wapres. Rapat panitia dijadwalkan Senin (23/11/2026).

Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR, Abidin Fikri, menyampaikan hal itu kepada wartawan, Minggu (22/11/2026). Ia menegaskan aspirasi yang berkembang di masyarakat, termasuk pandangan Mahfud, “akan menjadi perhatian semua pihak”. Menurut Abidin, rapat nanti merujuk pada konstitusi, UU MD3, Tatib MPR, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sidang pengisian kekosongan jabatan wapres.

Soal Tenggat Dua Nama

Polemik ini bermula dari kritik Mahfud terhadap jadwal sidang paripurna 9 Desember 2026. Ia mengingatkan bahwa sidang bisa dinilai tidak sah jika Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai tenggat. Mahfud menyampaikan kekhawatiran itu lewat akun X miliknya pada Jumat (20/11). Dalam pernyataannya ia menyebut MPR “mungkin, tidak bisa bersidang atau tidak sah” bila sidang tetap digelar pada tanggal tersebut.

Inti persoalannya adalah hitungan waktu. Aturan mensyaratkan presiden mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Mahfud menilai tenggat itu dihitung dalam hari kerja. Dengan hitungan itu, batas pengajuan untuk sidang 9 Desember sudah terlewat pada Kamis (19/11) pukul 00.00 WIB. Sebagai jalan keluar, Mahfud mengusulkan sidang MPR digelar 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama dari presiden, supaya konstitusi, UU MD3, dan Tatib MPR sejalan.

Jadwal yang Sempat Bergeser

MPR semula menetapkan pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026. Dengan jadwal itu, Prabowo harus menyerahkan dua nama paling lambat 18 November. Presiden kemudian berkirim surat kepada pimpinan MPR dan meminta sidang digeser ke Rabu, 9 Desember 2026. Rapat gabungan MPR menyetujui permintaan itu.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut alasannya. Prabowo memiliki agenda padat dan butuh waktu berdiskusi dengan partai pengusung untuk menentukan dua nama. Dengan pengunduran itu, MPR menghitung batas penyerahan nama jatuh sekitar 25 November 2026. Hingga kini, pengiriman dua nama masih dijadwalkan Rabu (25/11), sedangkan sidang paripurna tetap direncanakan 9 Desember.

Perbedaan inilah yang menjadi bahan perdebatan. MPR menghitung tenggat dari jadwal terbaru, sementara Mahfud mempersoalkan cara penghitungan 14 hari tersebut. Belum ada keputusan resmi dari panitia. Rapat Senin akan menentukan apakah jadwal dipertahankan atau disesuaikan.

#MPR #PemilihanWapres #MahfudMd #SidangParipurnaMPR #PanitiaAdHocMPR #PrabowoSubianto #UUMD3 #BeritaPolitik