Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia menilai kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap punya batas, yakni adab atau sopan santun.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (12/11/2026). Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar saat menyampaikan sikap dan aspirasi. Waktunya setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Pencopotan itu disaksikan langsung Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna dan Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan. Koalisi juga menilai pengunduran diri saja tidak cukup dan mendesak Gibran diproses hukum.
Dedi Mulyadi kemudian angkat bicara. Ia menyayangkan aksi para aktivis menurunkan foto Wapres saat audiensi di DPRD Jabar. Ia menegaskan bahwa yang ia soroti bukan anggota DPRD, melainkan sikap aktivis yang dinilainya berlebihan dalam menanggapi dinamika politik terkini. Dedi menyebut contoh di Jawa Barat itu sebagai hal yang tidak patut.
Pernyataan Dedi muncul setelah polemik di tingkat DPRD sendiri. Buky Wibawa menjelaskan bahwa pencopotan itu bukan sikap kelembagaan. Menurut Republika, peristiwa itu terjadi setelah DPRD menerima aspirasi masyarakat. Buky menegaskan DPRD Jabar tidak pernah menginstruksikan penurunan maupun pembalikan foto tersebut. Foto Gibran akhirnya dipasang kembali di ruang Banggar.
Kasus di Bandung bukan yang pertama. Pada awal Oktober, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dilaporkan mencopot foto Gibran. Saat itu PDIP menyatakan partainya tidak memiliki kepentingan dalam persoalan itu dan aksi tersebut bukan sikap resmi partai. Pada 4 November, massa juga mencopot foto Gibran di Gedung DPRD DIY saat audiensi Forum Kebangsaan DIY dengan pimpinan dewan.
Aksi-aksi itu berlangsung di tengah gejolak politik yang menyelimuti Wapres. Mahkamah Konstitusi lebih dulu memutus bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah SMA Gibran. Mahkamah Agung kemudian membatalkan surat penyetaraan pendidikannya. Pada 11 November, Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, dan sejak itu kursi Wapres kosong. MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan Wapres pengganti pada 2 Desember 2026.
Dedi Mulyadi sebelumnya juga menyatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa mahasiswa di Jawa Barat. Ia menegaskan setiap orang berhak menyampaikan pendapat, selama dilakukan baik, terbuka, dan konstruktif. Sikap itu sejalan dengan penekanannya kali ini bahwa kritik terhadap pejabat tidak perlu disertai tindakan yang dianggap melanggar etika.
Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai sanksi bagi pihak yang mencopot foto tersebut. Perdebatan soal batas antara kebebasan menyampaikan aspirasi dan kepatutan pun masih berlanjut.
#DediMulyadi #FotoGibran #DPRDJabar #GibranMundur #AdabPolitik #Bandung #BeritaJabar #BeritaTerkini
