Jakarta – Perdebatan soal peran oposisi di parlemen kembali mencuat seiring partai-partai besar yang memilih berada di barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kondisi itu, posisi PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintahan tetapi tidak menyebut diri oposisi menjadi sorotan.
Ruang oposisi menyempit
Analisis yang dimuat Katadata menyebut sebagian besar partai memilih bergabung ke koalisi setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, sehingga ruang oposisi menjadi semakin sempit. PDIP berada di luar pemerintahan tetapi tetap menjaga komunikasi dengan kekuasaan, dan tidak selalu berseberangan dalam isu strategis.
PDIP menyebut diri penyeimbang
PDIP sendiri menolak label oposisi maupun koalisi. Politikus PDIP Said Abdullah menegaskan partainya adalah penyeimbang pemerintah, bukan oposisi dan bukan bagian dari koalisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya juga mengatakan partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi maupun membangun koalisi kekuasaan. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali menegaskan hal itu di Kompleks Parlemen pada Kamis (2/7/2026), dengan menyebut posisi partainya sudah jelas sebagai penyeimbang.
Partai koalisi minta ketegasan
Sikap itu memicu tanggapan dari partai pendukung pemerintah. Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid berharap PDIP mengambil sikap tegas, apakah masuk pemerintahan atau menjadi oposisi. Menurut Katadata, ketidaknyamanan itu muncul karena PDIP punya keleluasaan mengkritik kebijakan tidak populer, sementara partai koalisi menanggung risiko pemerintahan.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut menanggapi. Ia menyatakan partai koalisi harus menjaga kelancaran program pemerintah, sedangkan oposisi harus memberi kritik yang membangun.
Balasan dari PDIP
PDIP membalas dengan nada keras. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan apa bedanya dengan era Orde Baru jika seluruh fraksi di DPR hanya menuruti eksekutif, dan apakah DPR masih dibutuhkan. Ia juga menyarankan partai koalisi yang tidak nyaman untuk keluar dari pemerintahan.
Pandangan pengamat
Pengamat memiliki pandangan beragam. Adi Prayitno menilai sindiran partai koalisi wajar karena PDIP kalah dalam pilpres dan berada di luar pemerintahan, sedangkan Fernando Emas menyebut koalisi tidak perlu risau dengan manuver PDIP.
Dari sisi akademik, Doktor Ilmu Politik UI Amri Yusra menyatakan demokrasi membutuhkan oposisi yang substantif. Menurutnya, tanpa oposisi semacam itu, DPR berisiko kehilangan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Namun, Katadata dalam analisis lain mengingatkan bahwa koalisi besar tidak otomatis bermasalah, karena pemerintah juga membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan program.
Perdebatan belum usai
Hingga kini, perbedaan pandangan soal peran penyeimbang dan oposisi masih berlangsung. Pendukung koalisi menekankan stabilitas dan kejelasan sikap, sedangkan PDIP serta sebagian pengamat menekankan pentingnya kritik agar fungsi pengawasan DPR tetap berjalan.
#DPR #Oposisi #PDIP #PartaiPenyeimbang #PuanMaharani #KoalisiPemerintah #Prabowo #DemokrasiIndonesia #PolitikIndonesia #BeritaTerkini
