Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden tidak menolak
Prasetyo meluruskan kabar yang beredar bahwa Prabowo menolak niat tersebut. Menurutnya, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu. Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu Gibran juga mengajukan permohonan. Ia meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Seusai pertemuan, Gibran membeberkan arahan Presiden. Ia diminta tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Baru sebatas niat
Perlu dicatat, pernyataan Istana belum berarti Gibran resmi melepas jabatan. Harian Jogja menulis bahwa niat yang disampaikan itu belum menjadi pengunduran diri secara resmi. Dalam sumber yang tersedia, belum ada keterangan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan.
Di DPR, Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berandai-andai. Ia memilih menunggu pernyataan resmi sebelum membicarakan mekanisme yang akan ditempuh DPR. Sikap serupa datang dari partai politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan kabar tersebut.
Akar persoalan dua putusan peradilan
Niat mundur ini muncul di tengah polemik surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan itu, sedangkan Mahkamah Agung memutuskan surat tersebut tidak sah dan batal. Putusan itu memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan. Sejumlah fraksi di DPR, termasuk PKS, juga mendorong hak menyatakan pendapat dan pembentukan panitia khusus.
Jalur PTUN dipertanyakan
Rencana Gibran menempuh PTUN pun mendapat tanggapan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA juga sudah final, sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan. Pernyataan ini menunjukkan masih ada perbedaan pandangan tentang peluang jalur hukum yang akan ditempuh.
Menunggu langkah berikutnya
Dengan demikian, status Gibran sebagai Wakil Presiden masih berlaku hingga ada pengunduran diri resmi atau keputusan lain melalui mekanisme ketatanegaraan. Publik kini menanti apakah niat itu berujung pada surat pengunduran diri, atau Gibran lebih dulu memilih menempuh jalur hukum.
#Gibran #WapresGibran #GibranMundur #Prabowo #PrasetyoHadi #PuanMaharani #PTUN #IjazahGibran #MahkamahAgung #BeritaTerkini #PolitikIndonesia
