Sebagai respons atas maraknya kenakalan remaja dan aktivitas geng motor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas program wajib militer khusus bagi anak-anak yang dinilai bermasalah. Wacana ini mencuat sebagai solusi konkret setelah bertahun-tahun permasalahan sosial serupa tak kunjung terselesaikan.
“Masalah geng motor terus dibicarakan dari dulu, tapi tak pernah benar-benar tuntas,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung, Senin (29/4/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah daerah kini tengah menyusun langkah nyata bersama para kepala daerah di kabupaten dan kota.
Program ini menyasar anak-anak yang sudah sulit diarahkan oleh orang tuanya. Jika orang tua menyatakan tak mampu lagi membina, maka pemerintah akan menempatkan anak-anak tersebut dalam sistem pendidikan semi-militer di bawah pengawasan aparat TNI dan Polri.
Rencananya, para peserta akan menjalani masa pelatihan antara enam bulan hingga satu tahun. Mereka akan tinggal di kompleks militer atau kepolisian, dengan tetap mengikuti kurikulum pendidikan formal. “Mereka tetap terdaftar di SMP atau sekolah asal, tapi belajar di kelas khusus dengan pendekatan disiplin militer,” jelas Dedi.
Koordinasi lintas instansi pun telah dilakukan. Sejumlah daerah seperti Kota Bandung dikabarkan siap menjalankan program ini. Bahkan, Pangdam III/Siliwangi telah mempersiapkan barak-barak untuk menampung peserta wajib militer.
Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2025. Dedi menegaskan bahwa penanganan persoalan sosial seperti geng motor tidak bisa lagi hanya sebatas wacana. “Kita perlu gerak cepat. Ini bukan sekadar usulan, tapi langkah nyata yang harus segera diterapkan,” tutupnya.
SUMBER: RRI
