Jakarta – Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, tetapi sejumlah indikator di tingkat rumah tangga menunjukkan tekanan. Rupiah melemah, harga pangan naik, konsumsi rumah tangga menyusut, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah. Rangkaian data ini memunculkan perbincangan tentang keresahan masyarakat terhadap biaya hidup.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto naik 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding kuartal II yang sebesar 5,29 persen. Namun Kontan melaporkan konsumsi rumah tangga terkontraksi 0,57 persen dibanding kuartal sebelumnya. JPNN juga memberitakan bahwa catatan BPS berbeda dengan proyeksi sejumlah lembaga survei yang menekankan perlambatan konsumsi. BPS menjawab perbedaan itu lewat penjelasan tersendiri.
Di sisi harga, BPS menyebut inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan dan 0,22 persen secara bulanan. Pendorong utamanya cabai merah, cabai rawit, dan tomat. CNBC Indonesia melaporkan inflasi bahan makanan menembus 5,61 persen. Kontan mengingatkan kenaikan cabai, beras, dan daging ayam berpotensi kembali menekan inflasi menjelang Natal dan tahun baru. Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan inflasi Oktober masih aman.
Nilai tukar ikut menambah beban. Rupiah ditutup melemah 0,34 persen ke Rp18.268 per dolar AS pada Senin (16/11/2026), berdasarkan data Doo Financial Futures. Pelemahan itu dikaitkan dengan ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan sentimen domestik. Rupiah yang lemah berpotensi mendorong harga barang impor dan biaya produksi.
Di pasar kerja, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 72.336 pekerja terkena PHK pada Januari hingga Oktober 2026, naik dari 70.244 orang pada periode yang sama 2025. Jawa Barat tercatat paling banyak. Kemnaker menjelaskan angkanya dapat berubah karena pekerja masih bisa mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan hingga enam bulan setelah PHK. Afu.id memberitakan jumlah pekerja yang mencairkan jaminan hari tua karena dipecat versi BPJS mencapai sekitar 125 ribu orang, jauh lebih besar dari catatan Kemnaker. Perbedaan itu muncul karena ukuran data berbeda.
Ada pula sisi yang lebih baik. BPS mencatat pengangguran terbuka Agustus 2026 turun menjadi 7,38 juta orang atau 4,75 persen. Persentase penduduk miskin per Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun 0,18 poin. Gini rasio semester II berada di 0,38 menurut data Katadata. Namun Bank Dunia, dalam laporan Desember 2025, menyebut upah riil pekerja Indonesia turun rata rata 1,1 persen per tahun pada 2018 sampai 2024, sebagaimana dikutip Tirto.
Data tersebut belum menjawab siapa yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi. Angka agregat tidak memerinci dampak untuk kelompok berbeda. Sebagian pengamat menilai pelemahan konsumsi menandakan daya beli belum pulih, sementara pemerintah menilai ekonomi tetap terjaga.
#EkonomiIndonesia #InflasiPangan #PHK #Rupiah #KonsumsiRumahTangga #DayaBeli #BPS #BeritaEkonomi











