KPK Periksa Camat Klaten Dalami Kutipan Rp50 Juta untuk HUT Kabupaten

Fokus, Hukum, Nasional9 Dilihat

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk mendalami dugaan kutipan dana dari kecamatan guna membiayai peringatan hari ulang tahun (HUT) kabupaten. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikannya kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026) malam.

Menurut Budi, penyidik memeriksa para camat secara maraton untuk mengonfirmasi pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan acara yang melibatkan pihak kecamatan. Salah satu acaranya adalah HUT Kabupaten Klaten. KPK menduga ada penyimpangan dalam pengadaan penyelenggara acara atau event organizer (EO). Penunjukan langsung kepada pihak swasta diduga tidak melalui mekanisme semestinya, termasuk dugaan adanya imbal balik dari pihak swasta kepada bupati.

Salah satu sumber anggaran kegiatan itu berasal dari kecamatan. Budi menyebut sekitar 26 kecamatan terlibat dalam penyelenggaraan HUT tersebut, dengan nilai kutipan pada sebagian kecamatan berkisar Rp50 juta. KPK belum memastikan apakah permintaan dana disampaikan langsung oleh bupati kepada para camat atau melalui perantara. Hal itu masih akan didalami penyidik.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026. Antara mencatat itu OTT ke-23 KPK sepanjang 2026. Selain Hamenang, KPK mengamankan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah serta puluhan orang lainnya. Keesokan harinya, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Hamenang yang menjabat bupati periode 2025 sampai 2030, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta M. Amin Wahyu Utomo. Ketiganya langsung ditahan di Rutan KPK selama 20 hari.

KPK menjelaskan perkara ini terdiri atas lima klaster. Pertama, pemberian uang terkait laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Kedua, penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga, penerimaan terkait tambang galian C. Keempat, penerimaan rutin lain dari BLUD, BUMD, dan organisasi perangkat daerah. Kelima, penerimaan uang pungut.

Pada klaster laporan keuangan, Antara melaporkan KPK menyebut Ahmad Luthfi meminta Rp600 juta, sedangkan bupati menawar Rp400 juta agar dua temuan BPK dihapus dari laporan hasil pemeriksaan. Sejumlah media juga melaporkan KPK menyita uang sekitar Rp1 miliar saat OTT dan menggeledah rumah dinas bupati, kantor BPK Jateng, serta Dinas Lingkungan Hidup Klaten. CNN Indonesia mengutip dugaan penerimaan Rp2,08 miliar oleh bupati dari setoran pemerintah kabupaten dan upah pungut.

Para tersangka belum menjalani sidang, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. KPK belum mengumumkan tersangka baru dari pemeriksaan para camat.

#KPK #Klaten #BupatiKlaten #HamenangWajarIsmoyo #BPKJateng #KorupsiDaerah #OTTKPK #BeritaTerkini