Wakil Rasa Ketua, Boleh Ribut Tapi Jangan Lupa Adab

Fokus, Hukum, Nasional18 Dilihat

Jakarta – Sebuah pandangan yang beredar luas mengkritik cara kerja lembaga perwakilan rakyat. Tulisan bernada reflektif itu menilai struktur kepemimpinan di “rumah rakyat” terasa janggal karena pemegang palu dan pemegang kunci tidak lagi sama. Penulisnya tidak menyebut nama pihak yang dimaksud.

Dalam uraiannya, ia menggambarkan ada ketua yang memegang palu sidang, sementara wakil ketua yang memegang kunci keputusan. Ketukan palu terdengar dari pimpinan sidang, tetapi pengaruh sebenarnya terasa pada pihak lain. Menurut tulisan itu, kondisi tersebut membingungkan masyarakat soal siapa yang sebenarnya memimpin dan mewakili mereka.

Penulis menegaskan tidak sedang menyalahkan siapa pun. Namun ia berpendapat manajemen lembaga seharusnya jelas. Ketua memimpin dan wakil membantu, bukan sebaliknya. Bila posisi itu terbalik, katanya, rapat menjadi kaku dan perdebatan kehilangan daya hidup. Keputusan sudah diambil di belakang layar, sedangkan forum resmi hanya menjadi tempat menyatakan setuju. Dampaknya, perpolitikan dan demokrasi dinilai tidak berjalan sehat.

Meski demikian, tulisan itu tidak menolak perbedaan pendapat. Penulis justru menyebut keributan di parlemen boleh dan sehat. Perdebatan tentang gagasan dan data dinilai wajar, sedangkan soal nasib rakyat malah wajib diperjuangkan dengan keras. Batas yang ia tekankan adalah adab. Saat perdebatan dilakukan dengan emosi, teriakan, dan dendam, forum parlemen berubah menjadi panggung dan bukan lagi demokrasi.

Penulis mengenang tradisi lama. Orang tua kita dulu berdebat sengit di parlemen, lalu bersalaman dan minum kopi bersama setelah rapat. Mereka paham bahwa beda pendapat adalah hal biasa dan yang tidak biasa adalah hilangnya rasa hormat. Karena itu, menurut dia, yang kini dirindukan publik bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling beradab saat berbeda. Tanpa adab, demokrasi hanya tinggal suara tanpa jiwa.

Pada bagian akhir, ia mengajukan pertanyaan terbuka. Apakah rumah rakyat akan kembali tertib, atau tetap kaku dengan pembagian peran seperti itu? Rakyat, tulisnya, sedang menunggu jawabannya.

Pandangan ini muncul saat parlemen dan MPR sedang sibuk. MPR menyiapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026. Pembahasan nama kandidat juga berlangsung di antara partai koalisi pemerintahan. Belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPR atas kritik tersebut.

Kritik soal peran pimpinan lembaga memang bersifat opini dan tidak disertai data yang bisa diuji. Penulis tidak menyebut kejadian, tanggal, atau keputusan tertentu. Sebagian pihak mungkin menilai pembagian tugas pimpinan DPR justru menunjukkan kerja kolektif.

#RumahRakyat #DPR #AdabPolitik #DemokrasiBeradab #KepemimpinanParlemen #OpiniPolitik #BeritaTerkini