KPK Tegaskan Info OTT Tak Bocor Meski Jadi Sasaran Sadap

Fokus, Hukum, Nasional7 Dilihat

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan kawan tidak berkaitan dengan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). KPK disebut termasuk lembaga yang menjadi sasaran penyadapan tersebut. Penegasan itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Menurut Taufik, isu kebocoran pada sejumlah kegiatan penindakan sudah diklarifikasi. Ia menyebut satu peristiwa yang sejauh ini terkonfirmasi dan terverifikasi, yakni kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang oleh tersangka berinisial DIS. Perkara itu, kata dia, masih diproses dan mendekati akhir penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Taufik meyakini penyadapan terhadap KPK tidak terkait dengan dugaan bocornya operasi senyap. Alasannya, informasi tentang kegiatan KPK, termasuk OTT, hanya diketahui internal lembaga. Ia juga menegaskan kebocoran di luar kegiatan aparat penegak hukum lain tidak berhubungan dengan kegiatan KPK. Bila ada informasi menyangkut perkara KPK, kata dia, hal itu menjadi ranah KPK sendiri.

Daftar sasaran penyadapan disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat di DPR pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, dan tokoh politik. Selain itu, ada gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.

Polri sudah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya terlebih dahulu diumumkan, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Penyidik kemudian menambahkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka ditahan di Rutan Brimob, sedangkan Slamet berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Kasus ini mendorong pembahasan aturan baru. Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal dalam RUU Penyadapan. Antara melaporkan usulan itu antara lain sasaran penyadapan yang dibatasi pada pencegahan gangguan keamanan dalam negeri dan kejahatan berkadar ancaman tinggi. Seluruh penggunaan sarana juga harus dicatat tanpa boleh diubah atau dihapus, dengan audit berkala. RUU itu pun diminta memuat sanksi tegas atas penyalahgunaan wewenang.

Di DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan perubahan aturan tidak hanya melindungi Presiden, tetapi seluruh masyarakat dari penyadapan ilegal. Pembahasan RUU Penyadapan dijadwalkan setelah RUU Perampasan Aset selesai. Golkar menyatakan dukungan agar RUU itu dibahas kembali.

Kasus ini sebelumnya meluas ke dugaan makar. Istana menyebut penyadapan itu mengarah ke makar, dan Kapolri menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar. Hingga kini belum ada putusan pengadilan, dan status makar belum final.

#KPK #OTT #PenyadapanPrabowo #ListyoSigit #RUUPenyadapan #Bareskrim #AchmadTaufikHusein #BeritaTerkini